Pembangunan IKN sudah berjalan sejak 2022 di Kalimantan Timur tepatnya Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara bermula ketika munculnya isu Jakarta yang sudah padat penduduk dan tenggelam, memprakarsai Jokowi sebagai presiden untuk memindahkan ibu kota dari tanah Jawa ke tanah Kalimantan yang dianggap aman dari bencana alam ekstrim seperti banjir, gempa, dan gunung meletus serta diklaim akan menjadi motor penggerak ekonomi dan pembangunan yang merata.
Pembangunan yang membutuhkan sumber daya luar biasa besar membuat banyak pihak memberikan pandangan pro dan kontra.
Namun, jika dikaji dengan teori lingkungan hidup. Apakah proyek ini diprakarsai oleh paham etika homosentris?
Definisi Etika Homosentris
Teori lingkungan hidup tidak semata-mata untuk memberikan pengertian atas masalah lingkungan hidup, namun juga untuk membatasi perilaku manusia sebagai makhluk dengan logika dan pemikiran. Terdapat suatu etika yang dapat digunakan untuk menilai baik buruknya tindakan terhadap alam berdasarkan kepentingan banyak orang.
Etika Homosentris sudah dikemukakan sejak zaman Yunani Kuno yang kemudian menjadi kritik modern sekitar tahun 1970-an. Pandangan ini menganggap manusia terpisah dari alam dan lebih unggul dari alam karena manusia memiliki nilai intrinsik sedangkan entitas lain termasuk hewan, tumbuhan, sumber daya mineral, dan sebagainya dapat dieksploitasi secara sah untuk kepentingan umat manusia.
Pro dan kontra mengenai pandangan etika homosentris ini terus berkembang, beberapa filsuf antroposentris memberikan dukungan, namun ada pula yang menolak karena menganggap bahwa sumber daya bumi memiliki batas dan dapat mengakibatkan bencana seperti perang serta kelaparan akibat kelangkaan sumber daya alam. Penggunaan sumber daya alam yang boros dianggap tidak memilki moral atas lingkungan karena merampas sumber daya tersebut dari generasi yang akan dating.
Dalam britannica.com, pada tahun 1970-an seorang teolog dan filsuf Holmes Rolston III memberikan penambahan klausa keagamaan pada sudut pandang ini dan memberikan pendapat bahwa manusia memiliki kewajiban moral untuk melindungi keanekaragaman hayati.
Secara sederhana, poin-poin utama tentang etika homosentris adalah bahwa Manusia dianggap sebagai satu-satunya pemegang pusat nilai (instrinsik) sedangkan makhluk lain hanya dianggap pemegang nilai guna (instrumental). Kemudian, tindakan yang bersifat moral didasari oleh prinsip utilitarianisme, prinsip ini menganggap tindakan yang memiliki manfaat paling besar bagi umat manusia adalah yang paling baik. Terakhir, alam dianggap sebagai objek atau sumber daya yang dapat dieksploitasi demi kesejahteraan dan kebaikan manusia
Ibu Kota Nusantara dalam Perspektif Etika Homosentris
Sebuah proyek ambisius yang dimulai sejak 2022 diprakarsai oleh Presiden Joko Widodo. Proyek ini dianggap sebagai mahakarya yang sudah menjadi impian sejak presiden Soekarno, keyakinan atas proyek ini didasari oleh kepadatan penduduk di pulau jawa yang sudah mencapai 150 juta lebih jiwa (54%) data 2019 menyebabkan pusat ekonomi mengalami keimpangan yang mana sebesar 58% PDB ada di pulau Jawa.
Joko Widodo meyakini bahwa pemindahan IKN ke Pulau Kalimantan diharapkan menjadi awal transformasi ekonomi dan pembangunan yang merata, sebagaimana yang diketahui ketimpangan pembangunan antara pulau Jawa dan pulau lain sangat jauh berbeda. Tidak main-main, luas wilayah yang dijadikan sebagai pusat Ibu Kota Negara yang baru ini jika ditotalkan mencapai 324.332 ha (3.243 km2) yang terbagi atas daratan seluas 256.142 ha sedangkan wilayah perairan seluas 68.189 ha. Jika dibandingkan dengan Jakarta, IKN empat kali lebih luas.
Namun, dibalik fenomena mega proyek ini terdapat dampak serius terhadap lingkungan seperti kerusakan ekosistem yang mengancam biodiversitas, erosi tanah, dan ancaman air bersih bagi masyarakat lokal.
Secara fungsi dan urgensi apakah pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ini sudah layak?
Jika dikaitkan dengan kasus-kasus yang saat ini terjadi di Jakarta, apa yang dikhawatirkan memang terjadi yaitu penurunan tanah yang menyebabkan air naik hingga kepemukiman warga. Urgensi pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan adalah untuk menyelamatkan jutaan masyarakat yang ada di Pulau Jawa dan pusat ekonomi negara.
Untuk itu, jika dikaitkan dengan perspektif etika homosentris, apakah yang dilakukan oleh Joko Widodo sebagai Presiden kala itu benar atau salah?
Pandangan etika homosentris meyakini, bahwa setiap tindakan eksploitasi alam yang memberikan manfaat bagi banyak umat manusia adalah tindakan yang baik. Hal ini tentu saja sejalan dengan apa yang dilakukan dalam konteks pembangunan Ibu Kota Nusantara yang mana tujuannya adalah untuk menyelamatkan jutaan jiwa di Pulau Jawa akibat penurunan tanah yang dapat menyebabkan bencana alam.
Manifestasi kebijakan pembangunan IKN ini mengutamakan kepentingan umat manusia yaitu rakyat Indonesia, pertumbuhan ekonomi, serta simbol secara politik dan mengabaikan dampak terhadap lingkungan. Maka dari itu, secara teori bahwa ini merupakan proyek ambisius dengan yang diprakarsai oleh paham etika homosentris.
Dampak Perspektif Etika Homosentris Terhadap Ekosistem
Seperti yang telah dipaparkan, etika homosentris adalah pandangan yang berfokus pada manusia sebagai pemilik nilai atas nilai kegunaan (alam). Jika pandangan ini dinarasikan sebagai sebuah kebenaran atas dasar kepentingan umat manusia, maka akan memberikan dampak yang sangat besar bagi keseimbangan alam.
Tidak heran jika teori ini ditentang oleh banyak filsuf, terutama penganut paham biosentrisme dan ekosentrisme yang menganggap manusia tidak hanya sebagai makhluk sosial melainkan sebagai makhluk biologis dan makhluk ekologis. Pandangan yang terlalu memprioritaskan manusia tanpa memikirkan makhluk hidup lain dapat memberikan guncangan keseimbangan ekosistem.
Berikut beberapa dampak negatif yang akan terjadi jika paham etika homosentris ini diterapkan secara menyeluruh oleh manusia:
- Kerusakan ekosistem, eksploitasi alam yang dilakukan manusia sebagai makhluk yang memiliki kuasa atas alam tanpa memikirkan keberlanjutan akan merusak ekosistem dan mengganggu aktivitas kehidupan karena ekosistem yang tidak seimbang menyebabkan ketimpangan hubungan timbal balik setiap makhluk hi
- Hilangnya rasa tanggungjawab terhadap alam, paham etika homosentris yang menganggap manusia adalah pemegang nilai intrinsik dapat membuat hilangnya tanggungjawab terhadap alam karena menganggap makhluk hidup atau alam menjadi bagian dari produk yang wajib dihabiskan dan dieksploitasi untuk kemakmuran umat manusia.
- Kelangkaan energi, selain kerusakan ekosistem, etika homosentris juga dapat memberikan dampak serius terhadap energi. Eksploitasi sumber daya energi yang berlebihan tanpa memikirkan transformasi yang lebih ramah dapat menyebabkan kelangkaan energi. Jika manusia hanya menganggap sumber daya alam di bumi adalah produk yang harus dijual sampai habis untuk memperoleh keuntungan maka tidak menutup kemungkinan hal ini akan terjadi.
Dampak negatif diatas merupakan hasil analisis yang dilakukan guna memperoleh gambaran dan pemahaman secara umum terkait dengan pentingnya mempelajari teori lingkungan. Teori tidak hanya sebuah definisi, melainkan petunjuk bahwa tidak semua yang dianggap benar akan selalu benar dan tidak semua yang dianggap salah akan selalu salah.
Keseimbangan ekosistem yang terganggu akan menyebabkan banyak kerugian tidak hanya untuk alam melainkan untuk manusia itu sendiri, secara garis besar ekosistem adalah sebuah ekologi yang terbentuk akibat hubungan timbal balik antar makhluk hidup. Jika dibandingkan dengan perspektif etika homosentris tentu sangat bertolak belakang, karena hanya menganggap manusia sebagai pemilik kuasa atas alam.
Pandangan Terhadap IKN Sebagai Simbol Etika Homosentris
WALHI sebagai organisasi masyarakat sipil dengan tegas dan konsisten menolak segala bentuk pelanggaran hak lingkungan yang tentunya merusak ekologi. Dari pandangan WALHI sendiri pembangunan IKN sebagai bentuk perampasan atas ruang hidup warga lokal serta berpotensi memperpanjang praktek kolonialisme karena dinilai kurang melibatkan partisipasi publik, merusak lingkungan, dan juga menjadi beban baru bagi APBN. Penolakan ini tidak semata-mata anti pembangunan, melainkan bentuk kepedulian atas kesetaraan antara kepentingan manusia dan kepentingan alam.
Manusia penting untuk terus berinovasi dan berkembang dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia, namun alam juga perlu untuk dilestarikan agar dapat menopang kehidupan di bumi. WALHI sebagai organisasi yang selalu memperhatikan dinamika lingkungan tentu turut mendukung keadilan ekologi, apabila dikaitkan dengan etika homosentris. Tentu sangat tidak sejalan dengan prinsip keadilan ekologi dan keberlanjutan yang sudah bertahun-tahun digaungkan.
Ambisi pembangunan Ibu Kota Nusantara yang dinilai terlalu mengedepankan kepentingan politik dan oligarki, mengorbankan alam sebagai tempat pemuasan hasrat tersebut tentu merupakan sebuah kejahatan yang luar biasa besar. Pembangunan yang tidak disertai dengan keadilan dan keberlanjutan seperti yang sudah dilakukan akan terus memberikan beban baru bagi ekosistem.
Secara garis besar, WALHI menilai bahwa pandangan etika homosentris yang menganggap manusia yang paling berkuasa atas makhluk hidup dan sumber daya alam lainnya sudah menunjukkan ketidakselarasan dengan nilai keadilan ekologis. Menjadikan resiko bencana Pulau Jawa sebagai alasan utama pembangunan IKN di Pulau Kalimantan. Alih-alih melakukan perbaikan atas fungsi lingkungan, pemerintah justru meninggalkan tanggungjawab atas kerusakan di Pula Jawa.
Proyek ini justru membuka ruang kriminalisasi masyarakat, masuknya investor menjadi ancaman bagi masyarakat adat dan komunitas lokal. Seperti yang diungkapkan pada teori politik ekologi, keterlibatan negara sebagai peran sentral pembuat kebijakan perizinan dan investasi menjadi alat legitimasi untuk merampas hak masyarakat. Selain itu, Kalimantan yang dikenal dengan hutan hujan tropis yang memiliki keanekaragaman hayati harus menghadapi ancaman krisis ekologi akibat mega proyek demi kepentingan umat manusia. Bagaimana dengan makhluk hidup lain yang habitatnya terancam akibat kepentingan tersebut. Ini sangat bertentangan dengan keadilan ekologis.
Pandangan yang sangat keliru karena menganggap manusia adalah pemilik kuasa atas nilai kehidupan dan sumber daya alam. Keadilan dan keberlanjutan bukan hanya sebuah konsep melainkan sistem pertahanan untuk kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Sebagai organisasi masyarakat sipil, WALHI seluruh Indonesia tetap menyuarakan perlawanan atas ketidakadilan ekologi Kalimantan.
Masyarakat dan organisasi masyarakat sipil harus bersuara untuk menyerukan pembangunan yang adil dan berkelanjutan, tidak hanya untuk manusia melainkan untuk alam dan kehidupan lainnya.
