Tangis seorang anak perempuan berusia 10 tahun pecah ketika ia kembali mengingat perkataan teman sekelasnya. Bagi murid kelas III Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kecamatan Baamang, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur itu, sekolah yang semestinya menjadi tempat menimba ilmu, menjalin pertemanan, dan menumbuhkan cita-cita justru menyimpan luka.
Ia diejek karena kondisi ekonomi keluarganya. Ejekan itu berulang, menancap dalam ingatan, hingga perlahan merampas keinginannya untuk pergi ke sekolah. Bahkan, ia sempat mengutarakan niat untuk berhenti belajar.
Sejak pindah ke sekolah barunya pada Juli 2026, menurut pengakuan ibunya, anak tersebut terus menghadapi perlakuan yang menyakitkan. Ia disebut miskin, dituduh sebagai maling, dan dihina dengan perkataan bahwa keluarganya tidak pernah melihat uang.
“Yang bikin sedih sampai enggak bisa tidur itu, dibilang orang miskin enggak pernah lihat duit,” tutur ibunya, dikutip dari tintaborneo.com.
Kalimat itu mungkin hanya membutuhkan beberapa detik untuk diucapkan. Namun, bagi seorang anak yang masih belajar mengenali dirinya dan memahami dunia, kata-kata semacam itu dapat menjelma menjadi luka yang jauh lebih panjang daripada waktu yang dibutuhkan untuk mengucapkannya.
Ada ironi yang getir dalam kisah ini. Di tengah keterbatasan ekonomi keluarga, sekolah seharusnya menjadi jembatan bagi seorang anak untuk menyeberangi keadaan menuju masa depan yang lebih baik. Namun, justru di tempat itulah ia menghadapi perlakuan yang membuatnya ingin menjauh dari pendidikan.
Perundungan ini bukan semata-mata persoalan perkataan seorang anak kepada temannya. Di baliknya, ada persoalan sosial yang lebih mendasar: kemiskinan dijadikan senjata untuk merendahkan martabat manusia, bahkan ketika orang yang menjadi sasaran masih anak-anak dan belum memiliki kuasa untuk menentukan keadaan hidupnya sendiri.
Persoalannya bukan hanya siapa yang mengucapkan kata-kata itu, melainkan juga nilai-nilai apa yang membuat penghinaan tersebut terasa mungkin dilakukan.
Kemiskinan yang Berubah Menjadi Stigma
Kata miskin pada dasarnya menunjuk pada suatu keadaan sosial-ekonomi. Ia bukan aib, apalagi alasan untuk merendahkan seseorang. Stigma muncul ketika keadaan itu diubah menjadi cap yang digunakan untuk menghakimi, membedakan, dan menempatkan orang lain di anak tangga yang lebih rendah.
Tak seorang pun memilih dilahirkan dari keluarga tertentu, tumbuh dengan penghasilan orang tua tertentu, atau menjalani kehidupan dengan jumlah harta tertentu. Karena itu, menghina seseorang karena kemiskinannya sama saja dengan menghukumnya atas keadaan yang tidak pernah ia pilih.
Sosiolog Erving Goffman, melalui bukunya Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity (1963), menjelaskan bagaimana stigma membuat seseorang dipandang negatif karena atribut tertentu yang dilekatkan kepadanya. Akibatnya, orang tidak lagi melihat dirinya secara utuh. Satu ciri yang dianggap buruk seolah-olah menelan seluruh identitasnya.
Gagasan Goffman membantu kita memahami apa yang dipertaruhkan dalam pengalaman anak tersebut. Ia bukan sekadar anak dari keluarga kurang mampu. Ia adalah seorang murid yang sedang belajar, seorang anak dalam keluarganya, seorang teman sebaya yang memiliki perasaan, serta manusia yang berhak mempunyai cita-cita.
Namun, ketika kemiskinan dijadikan bahan ejekan, seluruh identitas itu terancam tenggelam di balik satu label. Ia tidak lagi dinilai berdasarkan siapa dirinya, melainkan berdasarkan apa yang dianggap tidak dimiliki keluarganya.
Begitulah stigma bekerja: keadaan ekonomi yang semestinya dipahami sebagai kenyataan sosial berubah menjadi cap yang menentukan bagaimana seseorang diperlakukan dalam pergaulan.
Luka itu semakin dalam ketika label miskin disertai tuduhan mencuri atau ejekan bahwa seseorang tidak pernah melihat uang. Pada titik ini, penghinaan tidak lagi berhenti pada penyebutan kondisi ekonomi. Ia telah menyerang harga diri dengan membangun kesan bahwa kemiskinan merupakan sesuatu yang memalukan.
Padahal, hidup dalam keterbatasan bukanlah aib. Keadaan ekonomi keluarga juga tidak dapat dijadikan ukuran untuk menilai karakter seorang anak, terlebih sebagai pembenaran untuk memperlakukannya secara tidak adil.
Kita tidak mengetahui seluruh faktor yang melatarbelakangi perilaku anak yang diduga melakukan perundungan. Namun, tindakan merendahkan teman karena keadaan ekonomi tetap perlu ditangani secara serius. Anak-anak perlu memahami bahwa perbedaan latar belakang keluarga tidak menentukan siapa yang lebih pantas dihormati.
Sebab, persoalan sesungguhnya bukan sekadar kata yang menyakitkan. Persoalannya adalah ketika sebuah kata digunakan untuk membangun jarak, menciptakan hierarki, dan membuat seseorang merasa lebih rendah daripada orang lain.
Ejekan yang Menjadi Kekerasan Simbolik
Jika stigma menjelaskan bagaimana seseorang diberi cap negatif, konsep kekerasan simbolik dari sosiolog Pierre Bourdieu membantu kita memahami bagaimana penghinaan dapat bekerja lebih jauh: membuat ketimpangan dan dominasi terasa wajar.
Kekerasan tidak selalu datang dalam bentuk pukulan. Ia juga dapat hadir melalui bahasa, julukan, penilaian, dan kebiasaan sosial yang menempatkan seseorang dalam posisi lebih rendah. Dampaknya mungkin tidak meninggalkan luka yang terlihat pada tubuh, tetapi dapat menggerogoti rasa aman dan harga diri.
Dalam kasus anak di Kabupaten Kotawaringin Timur ini, kondisi ekonomi keluarga diduga dijadikan dasar untuk mengejek. Keadaan yang seharusnya dipahami sebagai bagian dari kenyataan sosial diperlakukan seolah-olah merupakan kekurangan pribadi yang pantas ditertawakan.
Cara pandang semacam ini tidak tumbuh di ruang hampa. Kita hidup dalam masyarakat yang kerap menjadikan kepemilikan sebagai ukuran keberhasilan. Rumah besar, pakaian bagus, kendaraan, dan banyaknya uang sering kali diperlakukan sebagai tanda keunggulan seseorang.
Ukuran material itu dapat merembes ke dalam pergaulan anak-anak. Mereka belajar menilai siapa yang lebih unggul bukan semata-mata dari perilaku atau kemampuannya, melainkan juga dari barang yang dimiliki dan keadaan ekonomi keluarganya.
Anak yang memiliki lebih banyak barang bisa dianggap lebih hebat, sementara anak yang hidup sederhana berisiko dipandang sebelah mata. Ketika cara pandang ini dibiarkan, perbedaan ekonomi tidak lagi sekadar menunjukkan perbedaan keadaan. Ia berubah menjadi perbedaan nilai kemanusiaan dalam perlakuan sehari-hari.
Di sinilah persoalannya menjadi serius. Ketimpangan ekonomi seolah-olah memberikan hak kepada seseorang untuk berdiri lebih tinggi dan merendahkan orang lain. Padahal, kekayaan tidak otomatis melahirkan kebaikan, sebagaimana kemiskinan tidak menghapus martabat seseorang.
Kekerasan simbolik juga membantu menjelaskan mengapa ejekan berulang tidak boleh dianggap sepele. Ketika lingkungan membiarkan penghinaan berlangsung, pelaku dapat menganggap tindakannya sebagai sesuatu yang biasa. Sebaliknya, korban harus menanggung akibatnya berulang kali, sering kali tanpa tahu bagaimana membela diri.
Dalam kasus ini, ibu korban mengaku telah melaporkan kejadian tersebut kepada guru. Pihak sekolah disebut sudah menegur anak yang diduga melakukan perundungan. Namun, menurut pengakuan sang ibu, ejekan itu masih berlanjut.
Jika keterangan tersebut terkonfirmasi, keadaan ini menunjukkan bahwa teguran saja belum cukup untuk menyelesaikan persoalan. Penanganan perundungan tidak dapat berhenti pada nasihat sesaat. Sekolah perlu memastikan keselamatan anak, mendengarkan pengalamannya, melibatkan orang tua, serta membimbing anak yang melakukan perundungan agar memahami dampak tindakannya.
Sekolah memang tidak mungkin menjadi ruang yang sepenuhnya bebas dari konflik. Namun, sekolah berkewajiban memastikan bahwa konflik tidak berubah menjadi kekerasan yang dibiarkan berulang. Ia harus menjadi ruang aman bagi setiap anak untuk belajar tanpa takut direndahkan karena keadaan keluarganya.
Anak Tidak Memilih Dilahirkan dalam Kemiskinan
Ada ketidakadilan mendasar ketika seorang anak harus menanggung penghinaan akibat keadaan ekonomi keluarganya. Ia tidak memilih dilahirkan dalam kondisi tertentu. Ia tidak menentukan pekerjaan orang tuanya, besarnya penghasilan keluarga, ataupun kemampuan mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Namun, melalui label miskin, anak itu seolah-olah dipaksa mempertanggungjawabkan keadaan yang berada di luar kendalinya. Ia menanggung beban sosial dari sesuatu yang tidak pernah menjadi pilihannya.
Kemiskinan sendiri tidak dapat dijelaskan hanya melalui kemauan atau usaha individu. Kesempatan kerja, tingkat penghasilan, akses pendidikan, kondisi keluarga, dan berbagai faktor struktural turut memengaruhi kemampuan seseorang memenuhi kebutuhan hidup. Menyederhanakan kemiskinan sebagai kesalahan pribadi hanya akan mengaburkan persoalan sekaligus memperkuat stigma terhadap mereka yang mengalaminya.
Kisah ibu anak ini memperlihatkan bahwa keterbatasan ekonomi dapat berkelindan dengan kesulitan lain. Sebagai orang tua tunggal yang mengalami cedera kaki setelah kecelakaan, ia harus mencari cara agar anaknya tetap dapat bersekolah. Memindahkan anak ke sekolah yang lebih dekat menjadi salah satu upayanya di tengah keadaan yang tidak mudah.
Tidak ada alasan untuk memandang perjuangan itu sebagai sesuatu yang memalukan. Di sana justru terlihat usaha seorang ibu untuk mempertahankan akses pendidikan bagi anaknya, meskipun keadaan hidup tidak memberinya banyak pilihan.
Sayangnya, stigma kemiskinan kerap membelokkan perhatian dari perjuangan semacam itu. Orang lebih mudah melihat apa yang tidak dimiliki sebuah keluarga daripada memahami bagaimana keluarga tersebut bertahan, bekerja, dan berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya.
Ketika kemiskinan dianggap sebagai aib, masyarakat bukan hanya gagal memahami persoalan ekonomi. Masyarakat juga berisiko menutup mata terhadap daya juang orang-orang yang hidup dalam keterbatasan.
Anak dari keluarga kurang mampu tidak membutuhkan perlakuan khusus yang membuatnya semakin merasa berbeda. Ia membutuhkan kesempatan yang setara, perlindungan ketika direndahkan, dan lingkungan yang memandangnya sebagai manusia utuh.
Yang perlu diperbaiki bukan identitas anak itu, melainkan cara lingkungan memperlakukannya.
Sekolah yang Gagal Menjadi Rumah Kedua
Bagi seorang anak, sekolah bukan sekadar bangunan tempat pelajaran berlangsung. Sekolah adalah ruang untuk bertemu teman, membangun kepercayaan diri, mengembangkan kemampuan, dan perlahan-lahan memahami dunia. Di sana, seorang anak semestinya belajar bukan hanya tentang angka dan huruf, tetapi juga tentang menghargai perbedaan dan hidup bersama orang lain.
Karena itu, ketika seorang anak mulai takut berangkat ke sekolah, persoalannya tidak bisa begitu saja dianggap sebagai keengganan belajar. Rasa takut itu bisa menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang membuatnya tidak aman. Orang dewasa perlu mencari tahu penyebabnya, bukan sekadar menuntut anak kembali masuk kelas.
Kasus di Kabupaten Kotawaringin Timur ini mengingatkan kita bahwa penanganan perundungan harus melampaui teguran sesaat. Sekolah perlu memastikan ejekan benar-benar berhenti, memantau hubungan antarmurid, serta menyediakan ruang aman bagi korban untuk menceritakan pengalamannya tanpa takut disalahkan atau dipermalukan kembali.
Jika perusakan sepeda yang diceritakan ibu korban juga berkaitan dengan perundungan, dugaan itu perlu diperiksa secara objektif. Perlindungan terhadap anak harus berjalan beriringan dengan pemeriksaan fakta. Kepedulian tidak boleh menjadi alasan untuk mengubah dugaan menjadi tuduhan yang belum terbukti.
Keluarga pun perlu dilibatkan agar penanganan tidak berhenti di lingkungan kelas. Anak yang menjadi korban membutuhkan dukungan untuk memulihkan rasa aman dan kepercayaan dirinya. Sementara itu, anak yang melakukan perundungan perlu dibimbing untuk memahami konsekuensi perilakunya, belajar berempati, dan memperbaiki hubungan sosialnya.
Pendekatan semacam ini bukan berarti menganggap ringan perundungan. Justru sebaliknya, persoalan ditangani secara serius tanpa mengabaikan hak dan kebutuhan semua anak yang terlibat.
Lebih jauh, pendidikan karakter harus hadir dalam tindakan sehari-hari. Mengajarkan empati tidak cukup dengan meminta anak menghafal nasihat tentang kebaikan. Anak-anak perlu menyaksikan bahwa guru dan orang dewasa benar-benar menolak penghinaan, melindungi mereka yang direndahkan, dan memperlakukan setiap murid secara adil.
Nilai yang diajarkan di kelas akan kehilangan makna jika bertentangan dengan apa yang dibiarkan terjadi di halaman sekolah. Bagaimana anak dapat belajar menghormati sesamanya jika penghinaan terhadap teman justru tidak sungguh-sungguh dihentikan?
Sekolah yang aman bukanlah sekolah yang menutupi masalah demi menjaga nama baik. Sekolah yang aman adalah sekolah yang berani mengakui persoalan, menanganinya secara bertanggung jawab, dan memastikan setiap anak memperoleh kesempatan untuk belajar tanpa rasa takut.
Sebab, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari seberapa banyak pelajaran yang dikuasai murid, tetapi juga dari apakah mereka dapat tumbuh tanpa harus kehilangan rasa aman dan harga dirinya.
Martabat Manusia Tidak Ditentukan oleh Isi Dompet
Pada akhirnya, kisah ini mengajak kita memeriksa kembali cara masyarakat mengukur nilai manusia.
Mengapa orang yang memiliki banyak uang sering dianggap lebih berhasil? Mengapa keluarga yang hidup sederhana terkadang harus menanggung penilaian yang merendahkan? Dan mengapa keadaan ekonomi dapat dijadikan ukuran untuk menentukan siapa yang pantas dihormati?
Kekayaan memang dapat membuka akses terhadap banyak hal. Namun, kekayaan tidak otomatis menjadikan seseorang lebih baik. Sebaliknya, kemiskinan tidak membuat seseorang kehilangan nilai kemanusiaannya.
Martabat manusia tidak semestinya bergantung pada isi dompet, pekerjaan orang tua, atau barang yang dimiliki. Jika penghormatan hanya diberikan kepada mereka yang berkecukupan, penghormatan telah berubah menjadi komoditas—sesuatu yang seolah-olah hanya dapat dibeli oleh orang yang memiliki uang.
Kita memang tidak bisa menghapus kemiskinan hanya dengan mengubah cara berbicara. Persoalan ini membutuhkan langkah nyata: kesempatan kerja yang layak, pendidikan yang terjangkau, perlindungan sosial, serta kebijakan yang membuka peluang bagi keluarga untuk memperbaiki kehidupannya.
Namun, upaya memperbaiki kesejahteraan harus berjalan beriringan dengan perubahan cara pandang. Bantuan ekonomi tidak serta-merta menghapus penghinaan apabila masyarakat masih menganggap kemiskinan sebagai alasan untuk mempermalukan seseorang.
Di sinilah tanggung jawab kita melampaui persoalan satu anak, satu sekolah, atau satu kasus perundungan. Kita perlu membangun lingkungan sosial yang tidak menjadikan kepemilikan sebagai ukuran kehormatan, tidak mengajarkan anak-anak untuk merendahkan orang yang berbeda, dan tidak membiarkan penghinaan tumbuh menjadi kebiasaan.
Anak perempuan itu seharusnya pergi ke sekolah dengan membawa buku, harapan, dan rasa ingin tahu. Bukan dengan kecemasan tentang ejekan apa yang akan kembali didengarnya. Ia seharusnya sibuk membayangkan masa depannya, bukan merasa harus meminta maaf karena keadaan ekonomi keluarganya.
Tidak ada anak yang semestinya kehilangan keinginan belajar hanya karena ia lahir dari keluarga yang kurang mampu. Tidak ada orang tua yang seharusnya merasa martabat keluarganya ikut direndahkan karena penghasilannya terbatas.
Masyarakat yang adil bukan hanya masyarakat yang berusaha mengurangi jumlah orang miskin. Masyarakat yang adil juga memastikan bahwa mereka yang masih hidup dalam keterbatasan tidak kehilangan hak untuk dihormati.
Sebab, ukuran kemajuan sebuah masyarakat bukan semata-mata seberapa banyak kekayaan yang berhasil dikumpulkannya, melainkan juga seberapa jauh ia melindungi martabat mereka yang paling rentan.
Kemiskinan mungkin membatasi pilihan hidup seseorang. Namun, tidak seharusnya kemiskinan menjadi alasan bagi siapa pun untuk merampas harga dirinya.
Kontributor
Penulis
Ahmad Anshari
Pewarta di PalangkaPost, seorang suami, serta pemerhati isu keadilan dan keamanan anak.
Editor
Roni Sahala
Jurnalis, pegiat literasi, dan pegiat masyarakat adat. Inisiator Swarapena sebagai ruang untuk berekspresi, merawat kecintaan pada puisi, dan membagikan refleksi perjalanan hidup.
