Etika berbicara mengenai pembangunan jalan, apa yang selalu kita bayangkan? Benar, diskusi publik hampir selalu berputar pada satu kata: “ekonomi”. Jalan yang baik dianggap mampu memperlancar distribusi barang, meningkatkan investasi, menurunkan biaya logistik, dan membuka akses perdagangan. Semua itu tidak salah.
Namun, ada satu fungsi jalan yang jauh lebih mendasar dan sering luput dari perhatian: jalan sebagai bagian dari sistem kesehatan. Sebagian besar dari kita mungkin sudah mengetahuinya, tetapi belum tentu menyadarinya.
Kesadaran itulah yang muncul ketika saya menjalani stase saraf saat pendidikan profesi dokter.
Suatu hari, seorang pasien dengan diagnosis stroke hemoragik dirujuk dari salah satu wilayah pedalaman Kalimantan Tengah menuju RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya. Bagi pasien stroke, waktu merupakan perjudian antara hidup dan mati. Dalam literatur neurologi dikenal prinsip time is brain. Setiap menit keterlambatan menyebabkan jutaan sel saraf mengalami kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Semakin lama pasien memperoleh penanganan definitif, semakin kecil peluang untuk mempertahankan fungsi otak, dan semakin besar risiko kecacatan maupun kematian.
Fakta tersebut menjadi semakin penting mengingat stroke masih menjadi salah satu masalah kesehatan terbesar di Indonesia. Data Global Burden of Disease menunjukkan bahwa stroke menyumbang sekitar 11,2% dari total kecacatan dan 18,5% dari seluruh kematian di Indonesia. Sementara itu, Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 mencatat prevalensi stroke sebesar 8,3 per 1.000 penduduk. Angka-angka tersebut mengingatkan kita bahwa keterlambatan penanganan bukan hanya persoalan individu, melainkan persoalan kesehatan masyarakat.
Namun pada hari itu, hambatan terbesar bukan berasal dari dunia medis. Masalahnya juga bukan karena ambulans tidak tersedia, atau karena tenaga kesehatan tidak menjalankan tugasnya. Masalahnya justru berada di luar rumah sakit. Kondisi jalan yang rusak membuat perjalanan rujukan berlangsung jauh lebih lama daripada yang seharusnya.
Di sinilah saya mulai menyadari bahwa keberhasilan pelayanan kesehatan tidak selalu ditentukan oleh apa yang terjadi di dalam rumah sakit, sebagaimana yang selama ini kita pikirkan. Ada kalanya peluang hidup seorang pasien justru ditentukan oleh kondisi jalan yang harus dilalui ambulans.
Padahal, negara sebenarnya telah memberikan hak prioritas kepada ambulans. Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menempatkan ambulans sebagai kendaraan yang memperoleh hak utama di jalan raya. Akan tetapi, hak tersebut kehilangan maknanya ketika jalan dipenuhi lubang, belum beraspal, atau berubah menjadi kubangan lumpur saat musim hujan.
Pengalaman itu mungkin hanya satu kasus di antara ribuan perjalanan rujukan yang terjadi setiap hari di Indonesia. Namun, contoh kecil itu menyisakan sebuah pertanyaan yang mengusik benak saya: berapa banyak pasien lain yang kehilangan kesempatan hidup bukan semata-mata karena penyakitnya, melainkan karena terlambat mencapai layanan kesehatan?
Infrastruktur Jalan sebagai Determinan Kesehatan
Pertanyaan tersebut membawa kita pada cara pandang yang lebih luas mengenai kesehatan masyarakat.
Selama ini, kualitas sistem kesehatan sering kali diukur dari jumlah rumah sakit, dokter, atau kecanggihan alat medis. Padahal, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melalui konsep Social Determinants of Health menegaskan bahwa derajat kesehatan masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh pelayanan medis, tetapi juga oleh faktor sosial, ekonomi, pendidikan, lingkungan, serta infrastruktur yang menopang kehidupan sehari-hari.
Dalam perspektif ini, jalan bukan sekadar sarana transportasi, melainkan bagian dari determinan kesehatan. Jalan yang baik memungkinkan seorang ibu hamil mencapai rumah sakit sebelum mengalami komplikasi persalinan. Jalan yang baik mempercepat pasien serangan jantung memperoleh terapi penyelamatan pada waktu yang tepat. Jalan yang baik juga memastikan vaksin, obat-obatan, darah, alat kesehatan, hingga tenaga medis dapat menjangkau daerah-daerah yang selama ini sulit diakses.
Dengan kata lain, setiap kilometer jalan yang dibangun tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Hal inilah yang menjadikan kelayakan jalan sebagai investasi bagi kesehatan masyarakat.
Kalimantan Tengah dan Tantangan Akses Pelayanan
Kalimantan Tengah memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana kondisi geografis dapat memengaruhi akses pelayanan kesehatan. Dengan luas wilayah mencapai 153.564,50 km² dan jumlah penduduk sekitar 2,82 juta jiwa, provinsi ini hanya memiliki kepadatan rata-rata 18 jiwa per kilometer persegi (BPS). Artinya, dapat dibayangkan masyarakat tidak hanya hidup berjauhan satu sama lain, tetapi juga berjauhan dari berbagai fasilitas pelayanan publik, termasuk layanan kesehatan rujukan.
Dalam kondisi geografis seperti ini, kualitas infrastruktur jalan menjadi jauh lebih penting dibandingkan wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Jalan bukan sekadar penghubung antardaerah, melainkan jalur utama yang menentukan apakah seorang pasien dapat mencapai rumah sakit tepat waktu.
Tantangan tersebut masih menjadi pekerjaan rumah yang besar. Berdasarkan data Kementerian PUPR dan Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah, tingkat kemantapan jalan nasional memang telah mencapai 82,30%. Sekilas, angka ini terlihat baik. Namun jika diterjemahkan ke dalam kondisi di lapangan, masih terdapat sekitar 191,56 kilometer ruas jalan nasional yang belum mantap karena panjang jaringan jalan nasional di provinsi ini mencapai lebih dari 2.084 kilometer.
Lebih mengkhawatirkan lagi, data Direktorat Jenderal Bina Marga menunjukkan bahwa sekitar 90 kilometer dari ruas jalan yang belum mantap tersebut masih berupa jalan tanah. Ruas-ruas ini membentang di jalur lintas tengah Kalimantan Tengah, mulai dari Katingan, Tumbang Sanamang, Tumbang Hiran, hingga Murung Raya. Bayangkan sejenak jika sedang terjadi musim hujan, betapa sulitnya melewati kubangan lumpur dan jalan licin. Jalan-jalan inilah yang setiap hari digunakan masyarakat untuk mencapai puskesmas, klinik, maupun rumah sakit, sehingga kerusakannya secara langsung memengaruhi akses terhadap pelayanan kesehatan.
Persoalan akses tersebut semakin kompleks karena pelayanan kesehatan rujukan di Kalimantan Tengah masih terkonsentrasi di Kota Palangka Raya. Hingga saat ini, provinsi ini belum memiliki rumah sakit tipe A sebagai fasilitas rujukan tertinggi. Layanan spesialistik masih bertumpu pada empat rumah sakit umum tipe B yang berada di Palangka Raya, Kotawaringin Timur, dan Kotawaringin Barat. Akibatnya, pasien dari Murung Raya, Barito Utara, Gunung Mas, maupun wilayah pedalaman lainnya harus menempuh perjalanan ratusan kilometer ketika membutuhkan pelayanan yang tidak tersedia di daerahnya.
Kesehatan Tidak Dimulai di Rumah Sakit
Pengalaman tersebut mengingatkan kita bahwa pelayanan kesehatan sesungguhnya dimulai jauh sebelum seorang dokter memeriksa pasien di ruang gawat darurat. Bisa jadi dimulai dari jalan yang dapat dilalui ambulans. Bisa jadi dimulai dari jembatan yang tetap berdiri ketika musim hujan datang.
Karena itu, pembangunan infrastruktur seharusnya tidak hanya diukur melalui indikator ekonomi, seperti panjang jalan yang berhasil dibangun atau besarnya investasi yang berhasil masuk. Indikator-indikator tersebut memang penting, tetapi belum cukup menggambarkan manfaat pembangunan secara utuh.
Mungkin sudah saatnya kita mulai mengajukan pertanyaan yang berbeda. Berapa banyak waktu tempuh menuju rumah sakit yang berhasil dipangkas? Berapa banyak kematian ibu yang berhasil dicegah karena akses menuju fasilitas kesehatan menjadi lebih cepat? Berapa banyak pasien stroke yang kini dapat tertolong? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang seharusnya ikut menentukan keberhasilan pembangunan jalan, bukan sekadar panjang aspal yang terbentang.
Kontributor
Penulis
Gigih Pratama
Editor
Roni Sahala
Jurnalis, pegiat literasi, dan pegiat masyarakat adat. Inisiator Swarapena sebagai ruang untuk berekspresi, merawat kecintaan pada puisi, dan membagikan refleksi perjalanan hidup.
