Hujan yang mulai membasahi tanah Kalimantan Tengah dalam beberapa hari terakhir membawa helaan napas panjang. Setelah berbulan-bulan warga terkurung dalam kepungan kabut asap yang pekat dan beracun, langit perlahan kembali membiru dan udara terasa lebih ringan dihirup. Namun, kelegaan ini menyimpan jebakan amnesia kolektif. Kita patut waspada: hujan bukanlah sebuah penyelesaian; ia hanyalah interupsi musiman. Yang baru saja bekerja meredakan bencana adalah cuaca, bukan kebijakan negara.
Siklus tahunan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membuktikan bahwa selama ini kita selalu terlambat merespons krisis. Bencana ini tidak lahir dari ketidaksengajaan alamiah, melainkan dari kejahatan ekologis yang terstruktur. Asap tebal yang menyelimuti wilayah kita tidak berasal dari sembarang api, melainkan dari ekosistem gambut yang rusak.
Secara ilmiah, lanskap gambut alami adalah bentang air yang selalu basah dan mustahil terbakar dengan sendirinya. Petaka bermula ketika korporasi membelah hamparan gambut dengan kanal-kanal raksasa demi kepentingan monokultur skala besar. Ketika airnya terkuras habis, gambut berubah menjadi bahan bakar padat yang menyimpan bara bermeter-meter di bawah permukaan tanah. Di titik inilah akar masalahnya: gambut dirusak terlebih dahulu melalui pengeringan sistematis, baru kemudian tersulut api.
Membiarkan siklus ini berulang sembari memaksa masyarakat membiasakan diri hidup berdampingan dengan udara beracun adalah bentuk pengabaian hak asasi yang nyata. Negara tidak boleh terus-menerus bertindak seperti pemadam kebakaran yang baru bergerak saat api membubung tinggi, sementara biaya penanganan melonjak dan organ pernapasan warga telah telanjur rusak. Ada tiga agenda mendesak yang harus kita kawal bersama jika tidak ingin bencana serupa kembali terulang di musim kemarau berikutnya.
Pertama, transisi total dari paradigma penanggulangan menuju pencegahan berbasis risiko. Negara harus mewajibkan restorasi hidrologis gambut secara ketat: sekat kanal permanen, pembasahan kembali (rewetting) wilayah konsesi yang telanjur kering, dan penegakan sistem peringatan dini yang terintegrasi hingga ke tingkat desa. Selama tata air gambut tidak dipulihkan, pemadaman dari udara (water bombing) hanyalah pemborosan anggaran yang sekadar membasahi permukaan.
Kedua, mengembalikan taring instrumen penegakan hukum terhadap korporasi pembakar lahan. Karhutla skala luas pada konsesi perkebunan dan kehutanan adalah wilayah pertanggungjawaban hukum korporasi, bukan sekadar kelalaian individu di lapangan. Dalam konteks ini, kita menyaksikan kemunduran serius dalam arsitektur hukum lingkungan pasca-berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 6/2023).
Sebelumnya, Pasal 88 UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) yang sangat tegas. Dalam rumusan aslinya, pemegang izin bertanggung jawab mutlak atas kerugian lingkungan yang terjadi di wilayah konsesinya “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”. Logikanya jelas: jika konsesi Anda terbakar dan menimbulkan dampak serius, Anda wajib bertanggung jawab tanpa penegak hukum harus mencari siapa orang per orang yang menyalakan puntung rokok di tengah lahan ribuan hektare.
Namun, UU Cipta Kerja melucuti frasa kunci “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” tersebut. Penghapusan ini menciptakan celah hukum yang berbahaya. Korporasi kini memiliki ruang pembelaan untuk berdalih bahwa api berasal dari luar batas izin mereka, atau mengklaim telah berupaya memadamkan, sehingga perdebatan hukum kembali terseret ke pembuktian unsur kesalahan (fault liability) yang melelahkan dan nyaris mustahil dibuktikan di pengadilan.
Pemerintah dan legislator harus berani mengembalikan frasa tersebut demi kepastian perlindungan publik. Sembari menanti perbaikan regulasi, kementerian terkait tidak boleh ragu menggunakan yurisprudensi dan menuntut ganti rugi perdata serta pemulihan lingkungan secara maksimal kepada pemegang konsesi yang lahannya terbukti terbakar. Penindakan tidak boleh berhenti pada sanksi administratif atau denda nominal, melainkan harus mencakup kompensasi atas kerugian kesehatan dan ekonomi yang ditanggung masyarakat luas.
Ketiga, penataan ruang yang adil dan berkeadilan ekologis. Kita harus berhenti mengambinghitamkan peladang tradisional. Masyarakat adat di Kalimantan telah memiliki pranata kebudayaan turun-temurun dalam membuka ladang melalui pembakaran terkendali: lahannya terbatas, bersekat bakar, dijaga bergantian, dan dilarang membakar di kubah gambut. Pasal 69 ayat (2) UU No. 32/2009 pun secara tegas melindungi kearifan lokal ini dengan batasan maksimal dua hektare per kepala keluarga.
Mencampuradukkan perladangan adat berskala subsisten dengan pembakaran masif akibat pengeringan konsesi monokultur korporasi adalah kekeliruan bernalar yang fatal. Tindakan tersebut hanya memindahkan beban kesalahan dari pemilik modal besar kepada kelompok masyarakat yang paling rentan.
Lebih jauh, negara harus menutup celah moral hazard. Seluruh areal hutan dan gambut yang telah terbakar harus dibekukan status hukumnya, dipetakan secara transparan kepada publik, dan ditetapkan sebagai kawasan lindung atau fungsi restorasi. Lahan bekas terbakar tidak boleh dialihfungsikan menjadi perkebunan komersial. Jika aturan ini tidak ditegakkan secara absolut, membakar hutan akan terus menjadi modus jalan pintas termurah untuk mengubah status dan fungsi lahan demi keuntungan finansial.
Isu lingkungan pada akhirnya adalah mandat moral mengenai keadilan antargenerasi (intergenerational equity). Generasi hari ini mewarisi bentang alam Nusantara dari para pendahulu dalam kondisi yang relatif bernyawa. Menyerahkan hutan yang terbakar dan langit yang pekat kepada anak-cucu kita kelak adalah sebuah pengkhianatan sejarah. Hujan memang telah turun dan asap telah membubung pergi, tetapi tanggung jawab dan akuntabilitas hukum tidak boleh ikut lenyap bersamanya.
Kontributor
Penulis
Rifael Sianturi
Founder MarhaenEyes Projek, aktif dalam advokasi keadilan ekologis dan hak-hak masyarakat adat di Kalimantan Tengah.
Editor
Roni Sahala
Jurnalis, pegiat literasi, dan pegiat masyarakat adat. Inisiator Swarapena sebagai ruang untuk berekspresi, merawat kecintaan pada puisi, dan membagikan refleksi perjalanan hidup.