Hidup Layak di Kota yang Mahal

Pagi hari, sebelum matahari sepenuhnya menyinari Kota Palangka Raya, sebagian pekerja sudah bersiap memulai aktivitas. Ada yang berangkat ke kantor, membuka toko, bekerja di lapangan, hingga menjalani pekerjaan lain demi mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Rutinitas itu terus berulang setiap hari. Mereka bekerja, menerima upah setiap bulan, lalu membaginya untuk berbagai keperluan rumah tangga. Namun, di tengah harga kebutuhan yang tidak murah, satu pertanyaan sederhana patut diajukan: apakah bekerja sebulan penuh sudah cukup untuk menjamin kehidupan yang layak?

Pertanyaan itu bukan tanpa alasan. Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Tengah tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp3.686.138 per bulan. Sementara itu, Kebutuhan Hidup Layak (KHL) mencapai Rp4.279.888. Ada jarak Rp593.750 antara penghasilan minimum yang diterima pekerja dengan kebutuhan hidup layak selama sebulan. Artinya, UMP baru mampu memenuhi sekitar 86,1 persen dari standar kebutuhan tersebut. Masih ada kekurangan sekitar 13,9 persen yang harus dihadapi pekerja untuk mencapai nilai KHL.

Selisih itu mungkin hanya terlihat sebagai angka dalam sebuah perhitungan. Namun, bagi pekerja yang setiap bulan harus mengatur pengeluaran, Rp593.750 bukan jumlah yang kecil. Angka tersebut bisa berarti uang belanja beberapa hari, biaya transportasi, tagihan listrik, atau kebutuhan sekolah anak. Ketika penghasilan sudah dibagi untuk berbagai keperluan, kekurangan tersebut pada akhirnya harus ditutup dengan mengurangi pengeluaran lain.

Coba saja melihat situasi di pasar. Membeli beras yang menjadi kebutuhan utama rumah tangga pun membutuhkan biaya tidak sedikit. Beras Mayang dijual sekitar Rp28 ribu per kilogram, sedangkan beras Siam mencapai Rp22 ribu per kilogram. Untuk memenuhi kebutuhan lauk, masyarakat harus mengeluarkan sekitar Rp38 ribu untuk satu kilogram daging ayam broiler. Belum lagi minyak goreng Minyak Kita yang berada di kisaran Rp16 ribu per liter.

Kondisi semakin terasa ketika harga cabai berkisar Rp80 ribu hingga Rp100 ribu per kilogram, sementara bawang mencapai Rp35 ribu. Bagi rumah tangga dengan penghasilan terbatas, aktivitas belanja bukan lagi sekadar memenuhi kebutuhan, tetapi juga menjadi kegiatan menghitung dan memilih. Mana yang harus dibeli. Mana yang bisa dikurangi. Mana yang terpaksa ditunda. Persoalannya pun tidak berhenti pada harga bahan pangan. Pekerja masih harus membayar tempat tinggal, transportasi, listrik, air, komunikasi, serta berbagai kebutuhan lain yang terus berjalan setiap bulan.

Bayangkan seorang pekerja yang menerima UMP Rp3,6 juta setiap bulan. Setelah menerima gaji, uang tersebut harus dibagi untuk makan, tempat tinggal, transportasi, listrik, air, dan berbagai kebutuhan lainnya. Jika sudah berkeluarga, tanggung jawabnya tentu semakin besar. Ada kebutuhan anak, biaya pendidikan, kesehatan, hingga keperluan tak terduga. Sementara itu, harga kebutuhan tetap harus dihadapi, berapa pun penghasilan yang diterima.

Dalam situasi seperti ini, pekerja sering kali berada pada posisi yang sulit. Penghasilan memiliki batas, tetapi kebutuhan seolah tidak pernah selesai. Mengurangi belanja makanan bisa berdampak pada kualitas konsumsi keluarga. Menunda pemeriksaan kesehatan bisa menimbulkan risiko lain. Bahkan, keinginan sederhana untuk menabung atau memiliki dana darurat terkadang harus dikalahkan oleh kebutuhan yang lebih mendesak.

KHL merupakan gambaran kebutuhan dasar yang diperlukan pekerja atau buruh agar dapat menjalani kehidupan secara layak. Karena itu, perbandingan antara UMP dan KHL semestinya tidak hanya dibaca sebagai persoalan besaran upah, tetapi juga sebagai gambaran kemampuan penghasilan dalam menopang kehidupan sehari-hari. Ketika upah minimum masih berada di bawah nilai KHL, ada jarak antara pendapatan yang dijadikan batas minimum pengupahan dengan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi pekerja.

Persoalan ini menjadi lebih serius ketika seluruh penghasilan hanya terserap untuk kebutuhan rutin. Pekerja mungkin masih mampu membayar tagihan dan memenuhi kebutuhan makan, tetapi belum tentu memiliki ruang untuk menyisihkan uang. Padahal, tabungan dan dana darurat bukan kebutuhan mewah. Keduanya menjadi penyangga ketika terjadi hal-hal yang tidak direncanakan, seperti anggota keluarga sakit, kendaraan rusak, atau kebutuhan mendadak lainnya.

Kehidupan layak juga tidak semestinya hanya dimaknai sebagai kemampuan seseorang untuk makan dan bertahan hidup sampai menerima gaji berikutnya. Ada kebutuhan lain yang sama pentingnya, seperti kesehatan, pendidikan, tempat tinggal yang memadai, transportasi, hingga kesempatan meningkatkan keterampilan. Pekerja juga seharusnya memiliki kesempatan memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya, bukan sekadar menghabiskan seluruh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan paling mendasar.

Jika penghasilan bulanan hanya cukup untuk membiayai kebutuhan rutin, sulit bagi pekerja untuk meningkatkan taraf hidup. Mereka mungkin memiliki pekerjaan tetap dan menerima upah setiap bulan, tetapi belum tentu memiliki kesempatan menikmati kesejahteraan. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan pengupahan tidak cukup dilihat dari tersedianya lapangan kerja atau kepastian menerima gaji, melainkan juga dari kemampuan upah tersebut memenuhi kebutuhan hidup secara nyata.

Di sisi lain, kebijakan pengupahan memang tidak bisa dilepaskan dari kemampuan dunia usaha, produktivitas, dan kondisi perekonomian daerah. Kenaikan upah juga harus memperhatikan keberlangsungan usaha dan kesempatan kerja. Namun, pertimbangan tersebut seharusnya berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap daya beli pekerja. Jangan sampai kemampuan perusahaan menjadi satu-satunya pertimbangan, sementara kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan hidup justru tertinggal.

Pemerintah perlu melihat kesenjangan antara UMP dan KHL sebagai persoalan yang lebih luas daripada sekadar perbedaan angka. Perkembangan harga kebutuhan pokok, biaya tempat tinggal, transportasi, pendidikan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya perlu menjadi bagian penting dalam evaluasi kebijakan pengupahan. KHL semestinya tidak hanya menjadi angka pembanding dalam laporan, tetapi juga menjadi salah satu pijakan untuk menilai apakah upah minimum telah memberikan perlindungan yang memadai bagi pekerja.

Evaluasi tersebut juga perlu memperhatikan kondisi riil pekerja di daerah. Sebab, biaya hidup tidak selalu sama antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Perubahan harga barang dan jasa dapat memengaruhi kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan, meskipun nominal upah yang diterima tidak berubah. Karena itu, kebijakan pengupahan perlu terus memperhitungkan perkembangan kebutuhan hidup agar daya beli pekerja tidak semakin tergerus.

Pada akhirnya, ukuran kesejahteraan tidak cukup dilihat dari seberapa banyak orang bekerja atau berapa besar upah yang tercantum dalam keputusan gubernur. Ukuran yang lebih nyata adalah apa yang bisa dibeli dari upah tersebut dan kebutuhan apa saja yang mampu dipenuhi setelah sebulan bekerja. Persoalan upah bukan hanya tentang berapa besar uang yang diterima pekerja setiap bulan, tetapi juga tentang seberapa jauh penghasilan tersebut mampu memberikan ruang bagi mereka untuk hidup lebih baik.

Hidup layak seharusnya bukan kemewahan yang hanya bisa dinikmati segelintir orang. Mereka yang bekerja dan mencurahkan waktu serta tenaga untuk menggerakkan perekonomian daerah juga berhak merasakannya. Jangan sampai di kota yang terus berkembang, kesempatan bekerja memang tersedia, tetapi penghasilan dari pekerjaan itu belum cukup untuk membuat kehidupan menjadi lebih baik. Sebab, bekerja semestinya menjadi jalan menuju kesejahteraan, bukan sekadar cara untuk bertahan hidup dari satu bulan ke bulan berikutnya.