# Subsistensi Dayak Tomun Hadapi Ekspansi Industri

- Link: https://swarapena.com/subsistensi-dayak-tomun-hadapi-ekspansi-industri/
- Published: 2026-02-09T21:35:38+07:00
- Author: Janang Firman Palanungkai

Kalimantan Tengah, berdasarkan data DPMPTSP 2014 dengan luas ±15,3 juta hektar, 
memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, termasuk kawasan hutan seluas ±12.034.613
hektar, terdiri dari hutan lindung, suaka alam, hutan produksi terbatas, tetap, 
dan yang dapat dikonversi. Luasan ini menjadikannya wilayah strategis dalam menjaga
keseimbangan ekologis nasional.

Namun, provinsi ini menghadapi berbagai persoalan ekologis serius, termasuk banjir
berulang di hulu dan hilir serta kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau, yang
menunjukkan kerusakan lingkungan yang sistematis dan meluas. Kondisi ini diperparah
oleh tata kelola sumber daya alam yang berorientasi eksploitasi, lemahnya penegakan
hukum, dan dominasi industri ekstraktif.

Meskipun Kalimantan Tengah, bedasarkan katadata.com memiliki hutan adat seluas ±
68.356,61 hektar, pengakuan tersebut belum sepenuhnya melindungi masyarakat adat.
Kemudian, data WALHI 2023 bahwa konsesi industri ekstraktif mencapai ±9.166.713,74
ha (60% wilayah provinsi), termasuk sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan.

> **Akibatnya, ruang kelola masyarakat adat semakin menyempit, sementara mereka 
> tetap berupaya mempertahankan hutan melalui pengetahuan lokal yang terbukti menjaga
> kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Sayangnya, praktik berkelanjutan 
> ini sering bertentangan dengan kebijakan negara yang lebih berpihak pada investasi
> dan pertumbuhan ekonomi, sehingga masyarakat adat semakin rentan dan peran mereka
> sebagai penjaga hutan terpinggirkan**.

#### **S****ubsistensi Petani dan _Survival Mechanism_, James C. Scott**

Berbicara tentang perlawanan sosial tidak dapat dilepaskan dari penolakan terhadap
praktik ketidakadilan yang lahir dari struktur dominasi, terutama ketika struktur
tersebut menekan kelompok-kelompok termarginalkan seperti petani dan masyarakat 
adat di pedesaan.

Ketidakadilan ini kerap muncul melalui kebijakan ekonomi, penguasaan sumber daya
alam, dan intervensi pembangunan yang mengabaikan relasi sosial-ekologis yang telah
lama menopang kehidupan mereka. Dalam perspektif Sosiologi Lingkungan, lingkungan
hidup bukan sekadar ruang fisik, melainkan fondasi nilai, budaya, dan relasi sosial.
Oleh sebab itu, gangguan terhadap lingkungan pedesaan tidak hanya berdampak fisik
material saja.

Gangguan terhadap ruang hidup tersebut, pada akhirnya bermuara pada ancaman subsistensi.
James C. Scott menjelaskan kondisi ini melalui konsep _The Moral Economy of the 
Peasant _(1976), bahwa seperangkat nilai dan norma kolektif yang menegaskan hak 
petani atas penghidupan layak serta kewajiban moral negara dan elite untuk tidak
merampas sumber- sumber dasar kehidupan.

Ancaman terhadap subsistensi dipahami bukan semata sebagai kemiskinan, melainkan
sebagai ketidakadilan moral akibat kebijakan dan struktur politik-ekonomi yang menyingkirkan
kepentingan petani dan masyarakat adat. Scott juga menunjukkan, bahwa perlawanan
petani tidak bersifat spontan atau ideologis, melainkan muncul ketika batas-batas
keadilan moral dilanggar secara ekstrem.

Di mana Negara dan elite ekonomi dipandang gagal melindungi keamanan subsistensi,
sehingga perlawanan menjadi respons atas perubahan yang merusak jaminan hidup dan
martabat, bukan penolakan terhadap perubahan itu sendiri. Selain itu, Scott menegaskan
bahwa kaum tani tidak pasrah, melainkan melakukan perlawanan tersembunyi dalam kehidupan
sehari-hari melalui tindakan kecil, anonim, dan nonkonfrontatif yang berfungsi sebagai
mekanisme bertahan hidup di bawah tekanan struktural.

Mekanisme bertahan hidup ini dapat dijelaskan melalui etika subsistensi, orientasi
utama petani adalah memastikan keberlangsungan kebutuhan dasar, bukan mengejar keuntungan.
Dalam kondisi ketidakpastian, petani menyesuaikan diri melalui penghematan dan strategi
adaptif lain sebagai bentuk rasionalitas hidup. Mereka tidak berharap pada revolusi
atau janji keuntungan jangka panjang, melainkan pada keadilan moral dari pihak berkuasa
agar sumber penghidupan tidak dirampas. Kehidupan petani tradisional dibangun atas
nilai egalitarian, gotong royong, dan solidaritas komunal.

Ketika penetrasi kapitalisme pedesaan melalui investasi skala besar mengancam tanah,
hutan, dan ruang hidup, masyarakat adat dan petani memaknainya sebagai ancaman langsung
terhadap subsistensi dan keberlanjutan hidup. Sikap defensif dan perlawanan (baik
terbuka maupun sehari-hari) menjadi pilihan rasional, termasuk melalui konsistensi
menjaga hutan, menolak investasi, dan mempertahankan pengelolaan sumber daya berbasis
adat.

Sebagaimana ditegaskan dalam _Weapons of the Weak_, perlawanan ini bertujuan menjaga
keamanan subsistensi dan menjauh dari risiko sosial-ekologis jangka panjang. Dengan
demikian, perlawanan masyarakat adat dalam menjaga hutan bukanlah sikap anti- pembangunan,
melainkan ekspresi rasional dan bermoral untuk melindungi kehidupan, martabat, dan
keberlanjutan sosial-budaya dari struktur ekonomi-politik yang meminggirkan.

#### **Kritik Pembangunan, W.F Wertheim**

W.F. Wertheim melalui kritik pembangunan menyoroti pertentangan mendasar antara 
perspektif elite dan massa rakyat dalam memaknai pembangunan. Pembangunan bukan 
proses harmonis, melainkan arena konflik kepentingan yang merefleksikan ketimpangan
relasi kekuasaan dalam masyarakat.

Dari sudut pandang elite, pembangunan dipahami sebagai proyek rasional dan teknokratis
yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, modernisasi, dan investasi. Keberhasilannya
diukur melalui indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, dan
pembangunan infrastruktur, sementara dampak sosial seperti penggusuran atau hilangnya
sumber penghidupan dianggap sebagai konsekuensi yang tak terelakkan.

Sebaliknya, bagi massa rakyat (terutama petani, buruh, dan masyarakat adat) pembangunan
sering dipersepsi sebagai ancaman terhadap ruang hidup. Alih-alih menyejahterakan,
pembangunan kerap memicu perampasan tanah, eksploitasi, pemiskinan struktural, serta
kriminalisasi, karena dijalankan secara top-down tanpa partisipasi bermakna.

Wertheim menegaskan, bahwa perbedaan ini merupakan konflik struktural antara kelas
berkuasa dan kelas yang dikuasai. Elite, dengan akses pada negara, hukum, dan wacana
pembangunan, mampu mendefinisikan “kepentingan umum”, sementara suara massa dimarjinalkan
dan dilabeli sebagai penghambat pembangunan. Dalam konteks negara berkembang, negara
kerap berfungsi sebagai perpanjangan kepentingan elite, sehingga pembangunan justru
memperdalam ketimpangan sosial.

Melalui kritik ini, Wertheim menolak anggapan pembangunan bersifat netral. Pembangunan
yang adil hanya mungkin terwujud jika kepentingan massa rakyat ditempatkan sebagai
pusat dan disertai transformasi struktural dalam relasi kekuasaan.

#### **Power Elite, Charles Wright Mills**

Teori dalam _The Power Elite _(1956), yang dikemukakan Charles Wright Mills merupakan
kritik tajam terhadap demokrasi liberal dan pluralisme yang menganggap kekuasaan
tersebar merata dalam masyarakat. Bahwa kekuasaan nyata dalam masyarakat modern 
tidak berada di tangan rakyat, melainkan terkonsentrasi pada sekelompok kecil elite
yang menguasai institusi strategis.

Aktor- aktor di puncak lembaga negara, korporasi besar, dan militer yang memiliki
kemampuan menentukan keputusan paling penting dalam bidang politik, ekonomi, dan
keamanan. Power elite tersusun atas tiga lingkar utama: elite politik, elite ekonomi,
dan elite militer, yang saling terhubung membentuk segitiga kekuasaan.

Hubungan antar-elite bersifat _interlocking_, ditopang oleh jaringan sosial, latar
belakang pendidikan, dan kepentingan yang sama, sehingga keputusan strategis negara
lebih banyak dihasilkan melalui konsensus elite daripada proses demokrasi partisipatif.
Sementara itu, massa rakyat berada dalam posisi terpinggirkan, terfragmentasi, dan
memiliki daya tawar politik yang lemah, sehingga demokrasi cenderung bersifat prosedural
tanpa substansi.

Dalam konteks kebijakan publik dan pembangunan, Mills menegaskan bahwa negara lebih
sering melayani kepentingan elite daripada kebutuhan mayoritas warga. Pembangunan
dan kebijakan ekonomi dirancang untuk menjaga stabilitas dan akumulasi modal elite,
sementara dampak sosial dan ketimpangan ditanggung oleh kelompok bawah.  Dengan 
demikian, teori _Power Elite _membantah asumsi pluralisme dan menunjukkan bahwa 
kekuasaan pada praktiknya terpusat pada segelintir orang.

#### **Pengetahuan Masyarakat Adat Dayak Tomun tentang Pemanfaatan Hutan dan Lahan**

Pemahaman terhadap masyarakat adat Dayak Tomun tidak lepas dari sejarah _Kudangan_,
yang kini berstatus sebagai ibu kota Kecamatan Delang. Menurut cerita yang diyakini
oleh masyarakat setempat, sekitar lima abad lalu _Datuk Malikur Besar _dari _Kerajaan
Pagaruyung _mendirikan Kerajaan Kudangan setelah singgah di wilayah tersebut. Nama“
Kudangan” diartikan sebagai tempat binatang mandi, mencerminkan kedekatan masyarakat
dengan alam dan satwa.

Warisan Kerajaan Kudangan masih hidup dalam ingatan kolektif masyarakat, salah satunya
melalui bendera kerajaan yang dijaga oleh keturunan _Datuk Malikur Besar_. Walaupun
kondisi bendera telah rapuh, benda ini tetap menjadi simbol identitas dan kesinambungan
sejarah, meski hubungan historis langsung dengan _Kerajaan Pagaruyung _belum sepenuhnya
jelas.

Selain itu, terdapat rumah adat bergaya rumah Gadang yang diperkirakan berusia sekitar
tiga ratus tahun. Bangunan ini menggabungkan ciri rumah _Gadang Minangkabau _dengan
rumah panjang Dayak, menandakan pertemuan budaya Minangkabau dan Dayak dalam perjalanan
sejarah masyarakat _Dayak Tomun_.

Dalam sistem kekerabatan, masyarakat Dayak Tomun menganut pola unilineal yang mengakui
garis keturunan baik dari ibu maupun ayah. Unsur matrilineal cukup menonjol, terutama
dalam pewarisan marga melalui perempuan, sementara anak laki-laki mengikuti marga
ayah. Pola ini membentuk struktur kekerabatan khas yang membedakan Dayak Tomun dari
kelompok Dayak lainnya.

Di Kabupaten Lamandau, terdapat tiga Laman (kampung/desa) yaitu Kinipan, Kubung,
dan Riam Tinggi yang memiliki keterkaitan sejarah dan identitas dengan Kerajaan 
Kudangan. Ketiga Laman tersebut dikenal masih teguh memelihara tradisi serta menjaga
kelestarian alam. Hutan dipandang sebagai “Ibu”, menjadi sumber kehidupan sekaligus
bahan untuk ritual, sehingga pelestarian hutan menjadi fondasi utama bagi keberlanjutan
budaya dan kehidupan masyarakat adat Dayak Tomun.

**Pertama**, Laman Kinipan secara administratif berada di Kecamatan Batang Kawa,
Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Sejak lama menjadi ruang hidup Masyarakat
Adat Dayak Tomun, masyarakat mengelola dan mempertahankan wilayah adatnya melalui
praktik hidup turun-temurun seperti berladang, berburu, meramu, serta memanfaatkan
hasil hutan untuk pangan, obat-obatan, bahan bangunan, dan kebutuhan sehari-hari.
Dalam keseluruhan praktik tersebut, hutan menjadi fondasi utama kehidupan sosial,
ekonomi, dan budaya masyarakat.

Bagi Masyarakat Adat Dayak Tomun, khususnya perempuan Kinipan, hutan dimaknai sebagai“
Ibu” yang melahirkan dan menopang kehidupan. Hutan juga dianalogikan sebagai “ATM”
dan pasar, karena menyediakan berbagai kebutuhan secara langsung tanpa ketergantungan
pada ekonomi formal. Kehilangan hutan dipahami sebagai kehilangan kehidupan itu 
sendiri.  Perempuan Kinipan memiliki  keterampilan  menganyam  yang diwariskan turun-
temurun, dengan bahan utama seperti rotan dan kacang yang seluruhnya bersumber dari
hutan adat.

Hutan juga berperan penting dalam praktik berladang. Perempuan Kinipan menggunakan
peralatan tradisional hasil anyaman seperti tang’gui, kampit, dan mangkalang untuk
mendukung aktivitas produksi pangan. Keterampilan ini membentuk hubungan ketergantungan
yang kuat antara perempuan dan hutan, sehingga keberlanjutan budaya dan pengetahuan
lokal sangat bergantung pada kelestarian hutan adat.

Dalam sistem perladangan, masyarakat Kinipan masih mempertahankan metode bakar yang
dilakukan secara gotong royong dan terkendali, disertai ritual _Bujangk Gila _sebagai
bentuk permohonan perlindungan kepada _Sangiang Duwata _(Tuhan) agar terhindar dari
kebakaran besar. Dalam ritual yang dilaksanakan bisa dilakukan oleh peremuan dan
laki-laki. Praktik ini mencerminkan pengetahuan ekologis lokal serta relasi setara
antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian peran dan tanggung jawab adat.

Kehidupan masyarakat Kinipan menunjukkan orientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar
dan keamanan hidup. Aktivitas berladang, pemanfaatan hutan, serta pelestarian keterampilan
tradisional merupakan strategi bertahan hidup dalam menghadapi ketidakpastian dan
tekanan eksternal. Penolakan terhadap larangan berladang bakar dan keteguhan menjaga
hutan adat, di mana keberlangsungan subsistensi diprioritaskan di atas aturan eksternal
yang berpotensi mengancam sumber kehidupan. Dengan demikian, hutan adat Kinipan 
bukan sekadar ruang ekologis, melainkan fondasi utama sistem subsistensi dan mekanisme
bertahan hidup Masyarakat Adat Dayak Tomun.

**Kedua**, Laman Kubung yang secara administratif terletak di Kecamatan Delang, 
Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan wilayah tempat tinggal
Masyarakat Adat Dayak Tomun yang hingga kini menjaga keterikatan erat dengan alam
sebagai dasar kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Masyarakat memahami hutan sebagai
satu kesatuan ekosistem, di mana manusia hidup berdampingan dengan flora dan fauna,
bukan sebagai penguasa, melainkan bagian dari alam itu sendiri.

Bagi masyarakat Dayak Tomun di Laman Kubung, hutan dianggap sebagai “Ibu”, sumber
utama kehidupan yang menyediakan pangan, obat-obatan, bahan bangunan, sumber ekonomi,
serta ruang spiritual. Nilai ini diturunkan secara turun-temurun dan menjadi pedoman
dalam pengelolaan hutan melalui kearifan lokal, seperti larangan menebang pohon 
tertentu, pembatasan waktu pemanfaatan hasil hutan, serta penetapan kawasan hutan
larangan dan keramat. Praktik-praktik ini sekaligus menjaga kelestarian hutan dan
mendukung keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Hutan dan lahan bukan sekadar sumber daya, melainkan bagian integral dari identitas
masyarakat. Kesadaran ini menimbulkan tanggung jawab moral untuk merawat alam, yang
diwujudkan melalui pengelolaan lahan secara selektif, tradisi mencari madu hutan,
serta pemanfaatan hasil hutan secara terbatas. Hutan Laman Kubung tetap relatif 
terjaga meski di sekitarnya terjadi konversi lahan menjadi perkebunan sawit.

Sebagian besar masyarakat Kubung adalah peladang tradisional yang menggantungkan
hidup pada perladangan dan hasil hutan. Selain padi, mereka juga memanen buah hutan
seperti durian dan jengkol yang tumbuh alami, menjadi sumber ekonomi penting. Pengelolaan
wilayah adat dilakukan melalui zonasi berbasis kearifan lokal, membagi kawasan menjadi
pemukiman (_Laman_), ladang produksi (_Natai ponotaan tanjung perobukan_), pemanfaatan
hutan (_Insangk kosih nyao porut_), dan wilayah perlindungan sakral atau hutan larangan(
_tanah bohiyakng bato bogano_).

Keteguhan masyarakat dalam memelihara adat terlihat dari keberlanjutan Kamuh atau
denda adat serta pelaksanaan ritual dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk perladangan,
kelahiran, kematian, dan peristiwa penting komunitas. Jika dianalisis melalui perspektif
teori subsistensi, kehidupan Masyarakat Adat Dayak Tomun di Laman Kubung menekankan
pemenuhan kebutuhan dasar secara mandiri. Hutan dan lahan berperan sebagai jaring
pengaman utama yang memastikan keberlanjutan pangan, ekonomi, dan kehidupan sosial
budaya, sehingga pelestarian hutan menjadi prasyarat vital bagi keberlangsungan 
hidup masyarakat Dayak Tomun di Laman Kubung.

**Ketiga**, Laman Riam Tinggi yang secara administratif terletak di Kecamatan Delang,
Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan wilayah tempat tinggal
Masyarakat Adat Dayak Tomun yang sejak lama menjalin hubungan erat dengan alam. 
Kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat sangat bergantung pada hutan, ladang,
dan sungai sebagai sumber utama penghidupan, dengan mayoritas warga berprofesi sebagai
petani sekaligus memanfaatkan hasil alam.

Keterikatan masyarakat dengan alam terlihat dalam pemenuhan kebutuhan pangan sehari-
hari. Bahan makanan, mulai dari beras, sayuran, rempah, hingga lauk-pauk, sebagian
besar diperoleh dari ladang, hutan, dan sungai. Tradisi memasak tradisional menegaskan
hubungan kuat masyarakat dengan sumber daya lokal, baik dari hutan maupun perairan.
Dalam praktik perladangan, panen dilakukan setahun sekali, namun hasilnya cukup 
untuk memenuhi kebutuhan keluarga selama beberapa tahun. Pola tanam tumpang sari
diterapkan dengan menanam berbagai jenis tanaman dalam satu lahan untuk menjaga 
keberlanjutan dan kecukupan gizi.

Selain berladang, masyarakat juga mengelola kebun, menangkap ikan di Sungai Delang
dengan metode tradisional yang ramah lingkungan, serta memanfaatkan hasil hutan 
kayu dan non-kayu. Berbagai jenis kayu, buah hutan, sayuran, dan madu hutan menjadi
sumber pangan sekaligus ekonomi. Madu hutan dipanen secara tradisional dari pohon-
pohon besar, meskipun ketersediaannya kini lebih dipengaruhi oleh kondisi cuaca 
dan siklus berbunga hutan.

Kehidupan masyarakat di Laman Riam Tinggi mencerminkan karakter subsisten yang menekankan
pemenuhan kebutuhan dasar secara mandiri. Hutan, ladang, dan sungai berperan sebagai
jaring pengaman subsistensi yang menjamin keberlanjutan hidup. Namun, ketika akses
terhadap wilayah kelola dibatasi oleh kepentingan korporasi, sistem subsistensi 
ini menjadi rentan dan berpotensi mengancam kemampuan masyarakat untuk memenuhi 
kebutuhan dasar secara berkelanjutan.

#### **T****antangan Pengetahuan Masyarakat Adat Akibat Kebijakan Negara**

Tantangan terhadap pengetahuan masyarakat adat semakin meningkat ketika mereka harus
menghadapi kebijakan negara yang berorientasi pada logika pembangunan ekstraktif.
Pemerintah, melalui kebijakan sektoral, mendorong eksploitasi sumber daya alam tanpa
memperhatikan keberlanjutan ruang hidup masyarakat adat.

Di Kalimantan Tengah, data WALHI tahun 2023 mencatat bahwa konsesi  industri ekstraktif
mencakup   sekitar ±9.166.713,74 hektar atau 60% dari total wilayah provinsi, menunjukkan
semakin terdesaknya ruang hidup masyarakat adat. Sementara itu, sebagian besar wilayah
adat masih berada di hutan yang secara hukum dikuasai negara, sehingga masyarakat
kehilangan keleluasaan mengelola tanah yang secara historis dan kultural telah mereka
jaga turun-temurun.

Pengetahuan lokal masyarakat adat sering diabaikan karena dianggap tidak sesuai 
dengan kerangka hukum formal, terutama setelah karhutla besar pada 2015. Sebelumnya,
Peraturan Gubernur Kalteng Nomor 15 Tahun 2010 (amandemen Pergub 52/2008) memberikan
ruang bagi masyarakat adat untuk membuka lahan secara terbatas dan bertanggung jawab.
Pencabutan pergub ini terjadi tanpa mempertimbangkan praktik lokal sebagai strategi
pengelolaan risiko kebakaran, sehingga kegiatan perladangan masyarakat adat seperti
Dayak Tomun di Laman Kinipan, Kubung, dan Riam Tinggi menjadi rentan dikriminalisasi,
padahal titik api justru banyak muncul di konsesi perusahaan besar.

Pada 2021, Pemerintah Provinsi Kalteng memberikan kembali ruang terbatas bagi pembakaran
lahan tradisional melalui Pergub Nomor 4 Tahun 2021 dan Perda Nomor 1 Tahun 2020,
dengan ketentuan luasan maksimal 1–2 hektar, non-gambut, dilengkapi sekat bakar,
serta diawasi oleh kepala desa, Babinsa, dan mantir adat. Namun, penerapan regulasi
ini belum sepenuhnya melindungi masyarakat adat karena kendala administratif, perbedaan
tafsir aparat, dan lemahnya pengakuan otoritas adat. Ketidaksinkronan dengan regulasi
nasional, meski Peraturan Menteri LHK Nomor 10 Tahun 2010 memperbolehkan pembakaran
lahan, tidak mengatur aspek teknis sehingga  membuka  potensi kriminalisasi melalui
UU Perkebunan (Pasal 108 jo 56/2014) dan UU PPLH (Pasal 108 jo 69/2009).

Pembangunan yang berlangsung mencerminkan relasi kuasa yang timpang, di mana masyarakat
adat menanggung biaya sosial dan ekologis. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam
lebih banyak ditentukan oleh aliansi antara elite politik, birokrasi, dan korporasi,
sehingga suara masyarakat adat hampir tidak terdengar. Akibatnya, pengetahuan lokal
yang seharusnya menjadi fondasi pengelolaan lingkungan terpinggirkan, sementara 
masyarakat adat tetap rentan di tengah arus pembangunan yang tidak berpihak.

#### **T****ata Kelola Sumber Daya Alam Untuk Pembangunan Ekonomi**

Tata kelola sumber daya alam sering dijadikan alasan negara untuk mendorong pembangunan
ekonomi melalui investasi skala besar, yang dianggap dapat meningkatkan PAD, menarik
modal, dan mempercepat pembangunan wilayah. Pendekatan ini menekankan pertumbuhan
ekonomi sebagai simbol kemajuan, tanpa selalu mempertimbangkan kapasitas daya dukung
lingkungan, sehingga terjadi fragmentasi ruang hijau, hutan, dan lahan produktif
untuk ekspansi industri dan proyek ekstraktif.

Pendekatan pembangunan ini bertentangan dengan perspektif masyarakat adat, yang 
menilai kesejahteraan dari kelestarian lingkungan yang menopang kehidupan sosial,
budaya, dan ekonomi. Di Kalimantan Tengah, provinsi terluas di Indonesia dengan 
luas ±15,3 juta hektar, termasuk 12.034.613 ha kawasan hutan dan 68.356,61 ha hutan
adat, sekitar 60 persen wilayah telah dikuasai konsesi industri ekstraktif. Hal 
ini menunjukkan dominasi logika investasi atas kepentingan masyarakat lokal dan 
ekosistem.

Dari sudut pandang investasi, kebijakan ini memang menawarkan peningkatan PAD, lapangan
kerja, dan akses teknologi. Namun, dampak sosial, ekologis, dan kultural sering 
terabaikan, serta prioritas berpindah dari kesejahteraan masyarakat lokal ke akumulasi
modal dan kepentingan elite.

Dengan demikian, meskipun pembangunan atas nama ekonomi terlihat menguntungkan, 
praktiknya menimbulkan ketegangan antara kepentingan investor dan rakyat lokal. 
Perlindungan terhadap masyarakat adat, kelestarian lingkungan, dan pengelolaan ruang
yang berkelanjutan harus diseimbangkan agar pembangunan tidak menjadi mekanisme 
reproduksi kekuasaan elite semata.

#### **Penutup**

Subsistensi masyarakat adat Dayak Tomun di Kabupaten Lamandau, khususnya di Laman
Kinipan, Laman Kubung, dan Laman Riam Tinggi, merupakan wujud nyata mempertahankan
identitas dan kelestarian lingkungan. Praktik ini tidak sekadar cara hidup, tetapi
juga merupakan mekanisme survival (survival mechanism) sebagaimana dikemukakan James
C. Scott, yaitu strategi masyarakat lokal untuk menahan tekanan eksternal dan menjaga
kelangsungan hidup di tengah dominasi kekuasaan dan eksploitasi sumber daya alam.

Gerakan subsistensi ini berlawanan dengan orientasi pembangunan negara yang cenderung
menekankan eksploitasi sumber daya demi pertumbuhan ekonomi, sering mengabaikan 
suara masyarakat adat dan kelestarian lingkungan. Perspektif ini diperkuat oleh 
teori Kritik Pembangunan W.F. Wertheim, yang menyoroti dominasi kepentingan elit,
dan teori Power Elite Charles Wright Mills, yang menunjukkan kontrol elite politik
dan ekonomi atas kebijakan dan distribusi sumber daya, seringkali di atas kepentingan
masyarakat lokal.

Pengetahuan dan praktik pengelolaan hutan dan lahan masyarakat Dayak Tomun terbukti
berkelanjutan, dijalankan secara turun-temurun dengan prinsip kehati-hatian dan 
adaptasi ekologis. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan sejati tidak selalu diukur
melalui pertumbuhan ekonomi, melainkan melalui kelestarian lingkungan dan keberlangsungan
hidup masyarakat. Pengalaman ini menegaskan perlunya pembangunan inklusif, yang 
menghormati pengetahuan lokal dan berorientasi pada keseimbangan ekologis, sebagai
alternatif dari model pembangunan yang dikuasai investor dan elite politik.

> **Berdasarkan hal tersebut, pemerintah seharusnya melakukan evaluasi menyeluruh
> terhadap kebijakan tata kelola sumber daya alam. Evaluasi ini harus memastikan
> orientasi pembangunan tidak semata-mata didorong kepentingan investasi, tetapi
> menempatkan kesejahteraan masyarakat adat sebagai prioritas utama. Setiap izin
> investasi perlu mempertimbangkan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan,
> menjaga hak-hak masyarakat adat, kelestarian alam, dan keselamatan ruang hidup
> mereka. Ke depan, kebijakan pembangunan harus mengintegrasikan aspek kemanusiaan,
> keberlanjutan ekologis, dan perlindungan masyarakat adat, sehingga tercipta pembangunan
> yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.**