# Personalisasi Kekuasaan dan Penyakit Klasik Warisan Feodalisme

- Link: https://swarapena.com/personalisasi-kekuasaan-dan-penyakit-klasik-warisan-feodalisme/
- Published: 2025-12-11T21:47:12+07:00
- Author: M. Khalid Mawardy

> _Kita seperti tubuh renta yang terserang arteriosklerosis, kaku, lambat, dan enggan
> berubah. terlalu nyaman menikmati budaya dan mekanisme-mekanisme usang yang kian
> menua. Mereka yang di atas terlalu nyaman, kita yang di bawah terlalu takut merubahnya.
> Akibatnya, penyakit itu terus hidup, bahkan ketika akal sehat menuntutnya untuk
> segera disembuhkan._

Sepanjang jalan raya, di ruang-ruang publik, atau bahkan pada fasilitas umum baru
dibangun yang bahkan diresmikan. Kita kerap menemui muka-wajah tokoh yang dicetak
besar. Foto mereka berdampingan dengan informasi program suatu institusi dan pesan-
pesan yang belum tentu relevan dengan masyarakat. Pada banyak daerah, hampir tidak
mungkin untuk kita tidak bisa menemui papan proyek tanpa foto ramah “sang kepala
daerah”.

> Fenomena ini sudah begitu lumrah hingga kita jarang lagi dengan sinis mempertanyakan
> untuk siapa sebenarnya baliho dan pamflet itu dibuat, apakah riil untuk kepentingan
> informasi publik, atau hanya menjadi alat pencitraan terselubung sang penguasa?

Kebiasaan memamerkan figur besar pada produk yang ditujukan kepada publik sebenarnya
bukan hanya strategi komunikasi politik, melainkan wajah lain dari budaya penokohan
dan pencitraan yang mengakar subur dalam sejarah panjang kekuasaan di bumi Nusantara
ini. Bila kita telisik lebih jauh, budaya itu menunjukkan garis lurus benang merah
panjang mentalitas feodal masyarakat dan menjadi cara pandang yang meletakkan individu
pada hierarki teratas diatas institusi, loyalitas pribadi pada sistem.

> Pertanyaan skeptikal yang muncul belakangan, apakah praktik semacam ini benar-
> benar bagian dari komunikasi publik pada peradaban modern, atau justru representasi
> lain dari bagaimana feodalisme klasik menjelma wujud dalam bentuk baru di era 
> demokrasi yang kita akui hari ini?

#### Feodalisme dan Patronase

Jika kita bicara tentang feodalisme secara makna, feodalisme bukan berarti hanya
merujuk pada sistem kepemilikan tanah atau aristokrasi kuno, tapi juga pada pola
interkasi dan keterikatan sosial-politik yang menempatkan kekuasaan sebagai hal 
yang melekat pada individu. Dalam sistem ini, relasi patron-klien menjadi sangat
berharga bagi sang patron dalam hal ini adalah penguasa yang kelak akan memberi 
perlindungan dan sumber daya, sementara rakyat, atau pengikut yang disebut klien
membalas dengan loyalitas dan penghormatan personal.

Dalam bahasa modern, pola ini kita kenal sebagai neopatrimonialisme, dimana institusi
formal negara hidup berdampingan dengan rantai non-formal yang berbasis kedekatan
pribadi dan loyalitas. Menurut Bratton dan van de Walle, gejala neopatrimonialisme
muncul dengan kaburnya batas antara kepentingan publik dan pribadi, sebut saja seperti
sumber daya yang dimiliki negara sering digunakan untuk mempertahankan kekuasaan,
bukan untuk kepentingan umum. Jelas hal seperti ini bukan lagi hal yang asing dikehidupan
bernegara kita. Dalam sistem yang kita bahas diatas, birokrasi, proyek pembangunan,
bahkan jabatan publik menjadi alat patronase yang menjadi sarana untuk membayar 
jasa politik dan mengukuhkan loyalitas bawahan terhadap atasannya. Alhasil, pemerintahan
secara pratis lebih memegang orientasi hubungan personal ketimbang prinsip meritokrasi
arau tatakelola yang masuk diakal jika kita duduk berdiskusi sambil ngopi dan membicarakan“
bagaimana seharusnya”.

Di negeri kita tercinta ini, warisan feodalisme dan pola patronase semacam ini masih
hidup subur dalam berbagai bentuk. Budaya sungkan pada pembesar yang dikemas dengan
bungkus sopan santun, praktik penghormatan berlebihan, sampai glorifikasi sosok 
tertentu dalam ruang publik merupakan ekspresi halus dan struktur sosial yang menempatkan
kekuasaan diatas sistem. Seringkali ruang publik yang harusnya menjadi milik bersama
dipaksa berubah menjadi panggung simbolis bagi individu tertentu yang berkepentingan,
tentu kita dengan mudah mendapati yang saya maksud melalui baliho, pamflet ucapan,
hingga wajah-wajah yang hadir pada tiap momentum sosial, tidak tanggung-tanggung
bahkan kebiasaan ini secara telanjang turun-temurun diwariskan ke generasi penerus
seolah-olah hal ini adalah hal yang normal dan lumrah. Semua itu bukan sekedar masalah
komunikasi politis, melainkan representasi dari relasi kekuasaan yang berakar pada
budaya patronase yang menyuguhkan kehadiran simbol persona untuk menjaga jarungan
loyalistas dan pengakuan sosial.

Fenomena ini memperlihatkan bagaimana logika feodal bisa menyusup dalam sistem demokrasi
modern yang secara sadar kita suntikkan kedalam nadi peradaban bangsa. Kekuasaan
formal yang seharusnya dijalankan atas dasar institusi dan tanggung jawab publik
malah sering tergerus kepentingan pribadi. Bukan menjadi wajah pelayanan publik,
simbol-simbol itu berubah wujud menjadi penanda status dan klaim eksistensi politik.
Dalam jangka panjang, hal ini dapat melemahkan kesadaran masyarakat bahwa ruang 
publik dan lembaga negara adalah milik bersama, bukan milik pribadi yang sedang 
berkuasa.

#### Penokohan dan Pencitraan

Kebiasaan penokohan dapat bersama kita pahami dengan konsep _cult of personality
_atau kultus terhadap seseorang, yaitu proses membentuk persepsi masyarakat agar
pemimpin terlihat nyaris sempurna dan tidak terpisahkan dari negara atau kebijakan
yang dijalankannya. Citranya tampil sebagai simbol kebaikan, moralitas bahkan sebagai
negara itu sendiri, Erving Goffman dalam The Presentation of Self in Everyday Life(
1956) menjelaskan bahwa proses ini sebagai pengaturan kesan atau impression management.
Seseorang yang dalam hal ini adalah pejabat publik menempatkan dirinya sebagai pemeran
utama di ruang publik agar ia bisa mengendalikan persepsi banyak orang. Foto-foto
yang terpampang besar pada media seperti papan reklame, pamflet di media sosial,
atau yang lainnya digunakan untuk mempertunjukkan citra. Sementara Max Weber membedakan
otoritas legal-rasional dengan otoritas tradisional dan karismatik. Dalam birokrasi
modern, legitimasi seharusnya berasal dari hukum dan institusi atau legal-rasional
bukan pada orang yang menduduki kursinya. Namun ketika wajah pejabat mendominasi
ruang publik, menjadi pertanda jelas bahwa ada tanda kembalinya otoritas karismatik.

Kultus pada seseorang dan pencitraan semacam ini tidak bisa dilepaskan dari pola
patronase yang mengakar pada ja ntung budaya bangsa. Ketika legitimasi politik lebih
sering dibangun melalui figur daripada gagasan, maka simbol-simbol personal menjadi
alat utama untuk mempertahankan pengaruh. Dalam konteks yang kita bahas ini adalah
foto wajah pejabat yang ada di tiap tempat dan ini bukan hanya media komunikasi 
belaka, melainkan penanda kekuatan, siapa yang berkuasa, siapa yang harus menunjukkan
loyalitas, dan siapa yang harus tunduk berlutut dalam hierarki simbolik itu. Ruang
publik pada akhirnya menjadi panggung untuk menunjukkan kekuasaan, indentitas kolektif
kita sebagai masyarakan yang berdaulat secara pelan tergantikan oleh narasi individual
tentang kepemimpinan, dan kedigdayaan. Pada titik ini, demokrasi tidak lagi tumbuh
dari kesadaran komunal, melainkan dari pengulangan visual tentang siapa yang layak
memimpin dan “disembah”.

Pemandangan semacam ini menunjukkan bahwa feodalisme dalam bentuk baru tidak lagi
bergantung pada istana atau gelar kebangsawanan, melainkan pada kemampuan seseorang
memonopoli simbol-simbol negara dan mempersonalisasi pencapaian institusi. Hal tersebut
seperti sebuah jalan halus dimana patronase menemukan bentuk estetisnya sendiri,
modern, rapi, dan seakan-akan demokratis. Tentu saja fenomena berbau busuk ini terlalu
wangi untuk masyarakat kita yang sudah dari awal terbiasa dengan budaya post-kolonialisme
sehingga sangat gampang untuk dieksploitasi penguasa.

#### Warisan Pra-Kolonial dan Kolonial

Akar subur feodalisme di Indonesia jelas tidaklah muncul secara tiba-tiba. Ia tumbuh
lalu berakar dari kecambah, melekat pada struktur sosial pra-kolonial, dan membentuk
relasi kekuasaan berbasis hierarki dan patronase. Dalam masyarakat kerajaan terutama
di Jawa, terdapat lapisan sosial yang sangat kontras antara bangsawan (_Priyayi_),
dengan rakyat biasa. Hubungan antara penguasa dengan rakyat bukanlah hubungan administratif,
melainkan moral, dan simbolik, rakyat dipandang sebagai pengikut yang berutang budi
dan penguasa dianggap memiliki _wahyu kedaton _yang solah-olah memiliki nilai lebih
tersendiri yang melekat pada dirinya, sebuah legitimasi spritual dan kosmis atas
kekuasaan.

Menurut Benedict Anderson (1983) dalam _Language and Power, Exploring Political 
Cultures in Indonesia, _nilai-nilai semacam itu melahirkan apa yang ia sebut “politik
kehalusan” atau _the politics of refinement, _dimana kekuasaan ditampilkan bukan
melalui aturan, melainkan melalui wibawa dan kesakralan simbolik. Dalam sistem seperti
ini, kesetiaan pada individu dianggap jauh lebih penting daripada kesetiaan pada
prinsip atau hukum. Karena itu, feodalisme di Nusantara bukan hanya sistem ekonomi,
melainkan juga sistem kultural yang membentuk cara pandang seseorang terhadap otoritas.
Ketika kolonialisme Belanda datang, sistem feodal tersebut tidak dihapus, melainkan
dimanfaatkan. Pemerintah kolonial menerapkan sistem _indirect rule _dengan mengandalkan
para bangsawan lokal sebagai perpanjangan tangan kekuasaan kolonial. Para Bupati
dan _ambtenaar _(Pegawai Pemerintah) menjadi figur yang berperan ditengah-tengah
antara sebagai patron bagi rakyat dan klien bagi bos mereka yang berkuasa di pemerintah
kolonial. Menurut Robert van Niel dalam _The Emergence of the Modern Indonesian 
Elite _(1960), inilah masa di mana birokrasi pribumi mulai dibentuk, namun bukan
berdasarkan meritokrasi atau rasionalitas Weberian, melainkan berdasarkan kedekatan
personal dan loyalitas politik. Akibatnya, pola kekuasaan yang diwariskan dari masa
kerajaan tidak benar-benar hilang, melainkan beradaptasi dalam bentuk baru seperti
struktur administrasi modern yang tetap berjiwa feodal. Loyalitas terhadap atasan
menggantikan akuntabilitas terhadap sistem, posisi bukan hasil kompetensi, tetapi
hasil hubungan personal, siapa yang pandai _sungkem_ dialah yang akan dinaikkan 
derajatnya secara hierarki.

#### Dalam Birokrasi Modern

Saat Indonesia memasuki era kemerdekaan, strukturnya memang dirancang setidaknya
secara formal administratif untuk menghapus pola-pola lawas berbasis hierarki patrimonial.
Tapi pada realitanya ternyata lebih rumit. Sistem serta “nyawa” birokrasi yang berjalan
seperti kanker itu diwariskan dari kolonialisme tidak pernah benar-benar disembuhkan
secara mendasar. Banyak elemen mentalitas lama tetap bertahan di balik seragam baru
yang sepertinya modern. Boleh saja negara merasa berganti bentuk, institusi diganti
namanya dengan nama yang lebih teknokratis, tapi otak antara relasi antara atasan
dan bawahan, patron dan klien, serta tokoh dengan pengikutnya seringkali tetap sama
seperti sebelum republik ini berdiri.

Pola ini semakin nampak pada tilgkat lokal. Birokrasi yang seharusnya berjalan dengan
standar penilaian berbasis _outcome _(bukan output) dan mekanisme evaluasi yang 
rasional malah beroperasi berdasarkan siapa dekat dengan siapa, bukan siapa yang
layak menjalankan tugas. Tidak sedikit posisi vital dijadikan layaknya barang politik
yang dibagikan pada orang yang berjasa secara personal terhadap tokoh, entah pada
masa kampanye atau pada transaksi kekuasaan lain yang tidak pernah tercatat secara
administratif. Pada iklim seperti ini, tentu kita tidak sedang menyaksikanb birokrasi
sebagai mesin pelayanan publik, tetapi sebagai jejaring patronase yang saling menopang
untuk mempertahankan pengaruh dan akses terhadap sumber daya yang lebih besar. Ironinya,
pola-pola seperti ini kerap dianggap normal karena telah berlangsung sejak lama.
Banyak pejabat dan masyarakat sama-sama tidak sadar bahwa mereka sedang mereproduksi
praktik feodal dalam kemasan yang lebih modern. Misal tradisi menghadap atasan dengan
pola tertentu, rasa sungkan yang berlebihan dalam berpendapat, sungkem, atau memuji-
muji pimpinan secara tidak proporsional.

Pada akhirnya, Demokrasi Indonesia berjalan di antara dua kutub yakni formalitas
modern yang rapi di atas kertas, dan praktik sosial yang masih sangat personalistik
di lapangan. Kita memilih pemimpin melalui pemilu, kita memiliki undang-undang, 
kita punya lembaga dan peranti negara yang secara struktural dirancang untuk saling
mengawasi, tetapi ketika otoritas personal menjadi lebih penting daripada otoritas
legal, institusi hanya menjadi sekedar formalitas. Tidak jarang, keputusan publik
bergantung pada selera atau karakter personal pejabat, bukan berdasarkan kerangka
kebijakan yang jelas. Bahkan lebih jauh, kebijakan tertentu terkadang disusun untuk
memperkuat posisi individu, bukan memperbaiki layanan publik. Lihat saja berapa 
banyak daerah yang fasilitas umumnya berubah warna sesuai dengan warna partai penguasa
beberapa waktu setelah pemimpin baru terpilih?. Ini yang membuat demokrasi Indonesia
kerap tersandera oleh figur-figur yang memiliki daya tarik politik lebih besar dibanding
institusi yang mereka pimpin. Kita melihat bagaimana identitas pejabat menutupi 
identitas institusi, bagaimana foto wajah pemimpin menjadi lebih dikenal masyarakat
daripada fungsi lembaga tempat ia bekerja.

Kanker yang diwariskan kedalam negara yang kita anggap demokrasi tidak hanya mengubah
bagaimana kekuasaan dijalankan. Tetapi juga membentuk cara pandang kita terhadap
negara, ketika negara diasosiasikan sebagai figur dan bukan sistem, kita dengan 
mudah menilai kinerja pemerintah atau pejabat berdasarkan seberapa sering wajah 
pimpinannya muncul di ruang-ruang publik, bukan pada kualitas kebijakan, transparansi
anggaran apalagi _outcome_ dari apa yang sudah dilakukan. Kita tidak lagi terlatih
untuk memeriksa prosedur formal, menuntut akuntabilitas, atau menilai kebijakan 
secara objektif. Sebaliknya, kita hanya menunggu arahan, atau hanya menilai berdasarkan
simbol visual yang dipertontonkan siang malam. Jika kita lihat kedalam lubang yang
debih dalam, budaya macam ini menciptakan ruang di mana kritik yang menjadi mekanisme
demokrasi itu dianggap sebagai serangan personal. Ketika pemimpin menjadi simbol
pribadi yang sakral, maka menentangnya dianggap sama dengan menentang dirinya secara
individu, pemimpin dilihat bukan sebagai petugas publik, melainkan sebagai tokoh
yang harus dihormati tanpa syarat. Inilah warisan feodal yang masih menjadi kabut
dalam darah bangsa kita yang terasa pekat hingga hari ini.

#### Menuju Pembaruan Budaya Politik

Seandainya memang kita ingin keluar dari lingkaran feodalisme yang terus menggerogoti
bangsa ini, kita harus menyadari bahwa budaya politik bukan hanya soal pemilu dan
regulasi, tetapai juga bagaimana cara kita memaknai kekuasaan. Selama wajah pemimpin
lebih penting daripada kekuatan institusional, selama loyalitas individu lebih dihargai,
selama ruang publik terus dijadikan panggung simbolik, maka demokrasi kita tidak
akan bernar-benar maju, hanya berputar, seperti roda kereta tua yang dilapisi cat
baru. Demokrasi hanya bisa sehat bila pejabat berhenti menganggap ruang publik sebagai
cermin raksasa untuk memantulkan wajahnya, dan masyarakat berhenti mengafirmasi 
pola usang dan tua yang seharusnya sudah lama dikubur.

Kita perlu pembiasaan untuk mempertanyakan dengan sinis setiap simbol personal yang
ditempelkan pada produk yang diperuntukkan untuk publik. Menolak ketika pelayanan
umum dipersonalisasi menjadi panggung seorang pejabat, mengingatkan bahwa mandat
itu bersifat sementara, bukan mahkota yang dibawa dari rumah, mengembalikan birokrasi
pada akal sehatnya dengan bekerja karena sistem, bukan karena seorang atasan yang
harus dituruti tanpa batas. Perubahan tidak harus dramatis, bisa dimulai dari kesadaran
kecil kita untuk tidak memuja, dan legowonya pemimpin untuk tidak dipuja. Kita harus
mengaku dan jujur bahwa demokrasi tidak memerlukan tokoh besar, melainkan karakter
publik yang besar. Sebab selama kita masih mengizinkan pejabat meminjam institusi
untuk memperbesar dirinya, demokrasi hanya akan menjadi panggung teater yang sama
seperti dulu, seperti pribahasa _“lagu lama, kaset baru”._

> **Selama itu terus terjadi, kita akan terus berjalan dalam sebuah rumah besar 
> yang tampak modern dari luar, tetapi di dalamnya masih menyimpan ruang-ruang gelap
> tempat bayang-bayang feodal berkeliaran tanpa pernah benar-benar pergi.  **