# Janji Palsu Ketahanan Pangan di Kalimantan Tengah

- Link: https://swarapena.com/janji-palsu-ketahanan-pangan-di-kalimantan-tengah/
- Published: 2026-01-23T22:57:02+07:00
- Author: Roni Sahala

“Ibu … Ibu, dari mana datangnya beras?”.

Begitu pertanyaan anak Ibu Amigia, warga Desa Simpur, Kecamatan Jabiren Raya, Pulang
Pisau, Kalimantan Tengah. Pertanyaan polos dan lugu itu mengingatkan ancaman kearifan
lokal suku Dayak.

Pertanyaan itu juga menjadi tanda, anak-anak di Desa Simpur, mulai asing dengan 
sistem berladang tradisional suku Dayak, yaitu sistem ladang gilir balik.

Mirisnya, praktik ini kerap disalahkan sebagai penyebab bencana kabut asap. Stigma
itu melahirkan kebijakan pemerintah tentang larangan membuka lahan dengan cara membakar
yang diskriminatif. Akibatnya, tak sedikit peladang Dayak yang dikriminalisasi dan
hilangnya berbagai jenis bibit lokal.

![Peladang Tradisional dayak](https://swarapena.com/wp-content/uploads/2026/01/Peladang-
Tradisional.jpg)

Peladang Dayak melaksanakan proses manugal atau menanam padi. Sumber: Dok pribadi/
Anita.

Padahal, luas ladang mereka relatif kecil dan mampu menopang kedaulatan pangan keluarga.

Ironisnya negara justru mendorong program Food Estate, kini menjadi Cetak Sawah 
Rakyat (CSR) yang terbukti gagal dan merusak ekosistem. Parahnya, pada 2025, pemerintah
kembali menargetkan pembukaan 85.740 hektar sawah yang kemudian turun pada 2026 
menjadi 33.790 hektar di Kalteng.

Program ini seperti mengulang kegagalan program serupa yang dijalankan tahun 1998,
2009 dan 2020. Program ini menggunakan dua pola, ekstensifikasi yaitu pembukaan 
lahan dan hutan untuk sawah baru, sedangkan intensifikasi adalah peningkatan produksi
di wilayah yang sudah ada pertanian.

Padahal pada era perladangan tradisional, satu keluarga dengan luasan lahan 1 hektar
memproduksi sekitar 200-300 balek (satuan volume Dayak Ngaju) atau setara satu ton
beras per tahun. Keberhasilan ini dinihilkan pemerintah karena masyarakat lokal 
dipaksa untuk mengenal sawah. Hal ini membuktikan, ketahanan pangan adalah janji
palsu.

Dampak program-program pemerintah ini bukan hanya mempengaruhi produksi pangan, 
juga memusnahkan bibit padi lokal, menghancurkan budaya gotong royong, serta menggerus
identitas dan sumber penghidupan Dayak.

Pemerintah harus berhenti memaksakan sistem yang tidak sesuai dengan kondisi lingkungan
dan pertanian lokal.

Program Food Estate seharusnya tidak hanya fokus pada persawahan, tetapi juga mempertahankan
dan mengembalikan nilai-nilai serta kondisi alam di wilayah tersebut. Kehadiran 
teknologi tidak berarti membunuh kearifan lokal dan ekologi masyarakat.

![Ketahanan pangan](https://swarapena.com/wp-content/uploads/2026/01/Cetak-Sawah.
jpg)

Petani menanam padi di lahan Cetak Sawah Rakyat di Dadahup, Kapuas, Kalimantan Tengah.
Foto: Andi