# IKN dan Logika Pembangunan yang Homosentris

- Link: https://swarapena.com/ikn-dan-logika-pembangunan-yang-homosentris/
- Published: 2026-02-09T22:18:20+07:00
- Author: Roni Sahala

Pembangunan IKN sudah berjalan sejak 2022 di Kalimantan Timur tepatnya Penajam Paser
Utara dan Kutai Kertanegara bermula ketika munculnya isu Jakarta yang sudah padat
penduduk dan tenggelam, memprakarsai Jokowi sebagai presiden untuk memindahkan ibu
kota dari tanah Jawa ke tanah Kalimantan yang dianggap aman dari bencana alam ekstrim
seperti banjir, gempa, dan gunung meletus serta diklaim akan menjadi motor penggerak
ekonomi dan pembangunan yang merata.

Pembangunan yang membutuhkan sumber daya luar biasa besar membuat banyak pihak memberikan
pandangan pro dan kontra.

> **_N__am__un, jika dikaji dengan teori lingkungan hidup. Apakah proyek ini diprakarsai
> oleh paham etika homosentris?_**

#### **D****e****finisi Etika Homosentris**

Teori lingkungan hidup tidak semata-mata untuk memberikan pengertian atas masalah
lingkungan hidup, namun juga untuk membatasi perilaku manusia sebagai makhluk dengan
logika dan pemikiran. Terdapat suatu etika yang dapat digunakan untuk menilai baik
buruknya tindakan terhadap alam berdasarkan kepentingan banyak orang.

Etika Homosentris sudah dikemukakan sejak zaman Yunani Kuno yang kemudian menjadi
kritik modern sekitar tahun 1970-an. Pandangan ini menganggap manusia terpisah dari
alam dan lebih unggul dari alam karena manusia memiliki nilai intrinsik sedangkan
entitas lain termasuk hewan, tumbuhan, sumber daya mineral, dan sebagainya dapat
dieksploitasi secara sah untuk kepentingan umat manusia.

Pro dan kontra mengenai pandangan etika homosentris ini terus berkembang, beberapa
filsuf antroposentris memberikan dukungan, namun ada pula yang menolak karena menganggap
bahwa sumber daya bumi memiliki batas dan dapat mengakibatkan bencana seperti perang
serta kelaparan akibat kelangkaan sumber daya alam. Penggunaan sumber daya alam 
yang boros dianggap tidak memilki moral atas lingkungan karena merampas sumber daya
tersebut dari generasi yang akan dating.

Dalam britannica.com, pada tahun 1970-an seorang teolog dan filsuf Holmes Rolston
III memberikan penambahan klausa keagamaan pada sudut pandang ini dan memberikan
pendapat bahwa manusia memiliki kewajiban moral untuk melindungi keanekaragaman 
hayati.

Secara sederhana, poin-poin utama tentang etika homosentris adalah bahwa Manusia
dianggap sebagai satu-satunya pemegang pusat nilai (instrinsik) sedangkan makhluk
lain hanya dianggap pemegang nilai guna (instrumental). Kemudian, tindakan yang 
bersifat moral didasari oleh prinsip utilitarianisme, prinsip ini menganggap tindakan
yang memiliki manfaat paling besar bagi umat manusia adalah yang paling baik. Terakhir,
alam dianggap sebagai objek atau sumber daya yang dapat dieksploitasi demi kesejahteraan
dan kebaikan manusia

#### **Ib****u Kota Nusantara dalam Perspektif Etika Homosentris**

Sebuah proyek ambisius yang dimulai sejak 2022 diprakarsai oleh Presiden Joko Widodo.
Proyek ini dianggap sebagai mahakarya yang sudah menjadi impian sejak presiden Soekarno,
keyakinan atas proyek ini didasari oleh kepadatan penduduk di pulau jawa yang sudah
mencapai 150 juta lebih jiwa (54%) data 2019 menyebabkan pusat ekonomi mengalami
keimpangan yang mana sebesar 58% PDB ada di pulau Jawa.

Joko Widodo meyakini bahwa pemindahan IKN ke Pulau Kalimantan diharapkan menjadi
awal transformasi ekonomi dan pembangunan yang merata, sebagaimana yang diketahui
ketimpangan pembangunan antara pulau Jawa dan pulau lain sangat jauh berbeda. Tidak
main-main, luas wilayah yang dijadikan sebagai pusat Ibu Kota Negara yang baru ini
jika ditotalkan mencapai 324.332 ha (3.243 km^(2)) yang terbagi atas daratan seluas
256.142 ha sedangkan wilayah perairan seluas 68.189 ha. Jika dibandingkan dengan
Jakarta, IKN empat kali lebih luas.

Namun, dibalik fenomena mega proyek ini terdapat dampak serius terhadap lingkungan
seperti kerusakan ekosistem yang mengancam biodiversitas, erosi tanah, dan ancaman
air bersih bagi masyarakat lokal.

> **_S__eca__ra fungsi dan urgensi apakah pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ini
> sudah layak? _**

Jika dikaitkan dengan kasus-kasus yang saat ini terjadi di Jakarta, apa yang dikhawatirkan
memang terjadi yaitu penurunan tanah yang menyebabkan air naik hingga kepemukiman
warga. Urgensi pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan adalah untuk menyelamatkan
jutaan masyarakat yang ada di Pulau Jawa dan pusat ekonomi negara.

> **_Untuk itu, j__i__ka dikaitkan dengan perspektif etika homosentris, apakah yang
> dilakukan oleh Joko Widodo sebagai Presiden kala itu benar atau salah? _**

Pandangan etika homosentris meyakini, bahwa setiap tindakan eksploitasi alam yang
memberikan manfaat bagi banyak umat manusia adalah tindakan yang baik. Hal ini tentu
saja sejalan dengan apa yang dilakukan dalam konteks pembangunan Ibu Kota Nusantara
yang mana tujuannya adalah untuk menyelamatkan jutaan jiwa di Pulau Jawa akibat 
penurunan tanah yang dapat menyebabkan bencana alam.

Manifestasi kebijakan pembangunan IKN ini mengutamakan kepentingan umat manusia 
yaitu rakyat Indonesia, pertumbuhan ekonomi, serta simbol secara politik dan mengabaikan
dampak terhadap lingkungan. Maka dari itu, secara teori bahwa ini merupakan proyek
ambisius dengan yang diprakarsai oleh paham etika homosentris.

#### **D****ampak Perspektif Etika Homosentris Terhadap Ekosistem**

Seperti yang telah dipaparkan, etika homosentris adalah pandangan yang berfokus 
pada manusia sebagai pemilik nilai atas nilai kegunaan (alam). Jika pandangan ini
dinarasikan sebagai sebuah kebenaran atas dasar kepentingan umat manusia, maka akan
memberikan dampak yang sangat besar bagi keseimbangan alam.

Tidak heran jika teori ini ditentang oleh banyak filsuf, terutama penganut paham
biosentrisme dan ekosentrisme yang menganggap manusia tidak hanya sebagai makhluk
sosial melainkan sebagai makhluk biologis dan makhluk ekologis. Pandangan yang terlalu
memprioritaskan manusia tanpa memikirkan makhluk hidup lain dapat memberikan guncangan
keseimbangan ekosistem.

Berikut beberapa dampak negatif yang akan terjadi jika paham etika homosentris ini
diterapkan secara menyeluruh oleh manusia:

 * Kerusakan ekosistem, eksploitasi alam yang dilakukan manusia sebagai makhluk 
   yang memiliki kuasa atas alam tanpa memikirkan keberlanjutan akan merusak ekosistem
   dan mengganggu aktivitas kehidupan karena ekosistem yang tidak seimbang menyebabkan
   ketimpangan hubungan timbal balik setiap makhluk hi
 * Hilangnya rasa tanggungjawab terhadap alam, paham etika homosentris yang menganggap
   manusia adalah pemegang nilai intrinsik dapat membuat hilangnya tanggungjawab
   terhadap alam karena menganggap makhluk hidup atau alam menjadi bagian dari produk
   yang wajib dihabiskan dan dieksploitasi untuk kemakmuran umat manusia.
 * Kelangkaan energi, selain kerusakan ekosistem, etika homosentris juga dapat memberikan
   dampak serius terhadap energi. Eksploitasi sumber daya energi yang berlebihan
   tanpa memikirkan transformasi yang lebih ramah dapat menyebabkan kelangkaan energi.
   Jika manusia hanya menganggap sumber daya alam di bumi adalah produk yang harus
   dijual sampai habis untuk memperoleh keuntungan maka tidak menutup kemungkinan
   hal ini akan terjadi.

Dampak negatif diatas merupakan hasil analisis yang dilakukan guna memperoleh gambaran
dan pemahaman secara umum terkait dengan pentingnya mempelajari teori lingkungan.
Teori tidak hanya sebuah definisi, melainkan petunjuk bahwa tidak semua yang dianggap
benar akan selalu benar dan tidak semua yang dianggap salah akan selalu salah.

Keseimbangan ekosistem yang terganggu akan menyebabkan banyak kerugian tidak hanya
untuk alam melainkan untuk manusia itu sendiri, secara garis besar ekosistem adalah
sebuah ekologi yang terbentuk akibat hubungan timbal balik antar makhluk hidup. 
Jika dibandingkan dengan perspektif etika homosentris tentu sangat bertolak belakang,
karena hanya menganggap manusia sebagai pemilik kuasa atas alam.

#### **P****andangan Terhadap IKN Sebagai Simbol Etika Homosentris**

WALHI sebagai organisasi masyarakat sipil dengan tegas dan konsisten menolak segala
bentuk pelanggaran hak lingkungan yang tentunya merusak ekologi. Dari pandangan 
WALHI sendiri pembangunan IKN sebagai bentuk perampasan atas ruang hidup warga lokal
serta berpotensi memperpanjang praktek kolonialisme karena dinilai kurang melibatkan
partisipasi publik, merusak lingkungan, dan juga menjadi beban baru bagi APBN. Penolakan
ini tidak semata-mata anti pembangunan, melainkan bentuk kepedulian atas kesetaraan
antara kepentingan manusia dan kepentingan alam.

Manusia penting untuk terus berinovasi dan berkembang dengan memanfaatkan sumber
daya alam yang tersedia, namun alam juga perlu untuk dilestarikan agar dapat menopang
kehidupan di bumi. WALHI sebagai organisasi yang selalu memperhatikan dinamika lingkungan
tentu turut mendukung keadilan ekologi, apabila dikaitkan dengan etika homosentris.
Tentu sangat tidak sejalan dengan prinsip keadilan ekologi dan keberlanjutan yang
sudah bertahun-tahun digaungkan.

Ambisi pembangunan Ibu Kota Nusantara yang dinilai terlalu mengedepankan kepentingan
politik dan oligarki, mengorbankan alam sebagai tempat pemuasan hasrat tersebut 
tentu merupakan sebuah kejahatan yang luar biasa besar. Pembangunan yang tidak disertai
dengan keadilan dan keberlanjutan seperti yang sudah dilakukan akan terus memberikan
beban baru bagi ekosistem.

Secara garis besar, WALHI menilai bahwa pandangan etika homosentris yang menganggap
manusia yang paling berkuasa atas makhluk hidup dan sumber daya alam lainnya sudah
menunjukkan ketidakselarasan dengan nilai keadilan ekologis. Menjadikan resiko bencana
Pulau Jawa sebagai alasan utama pembangunan IKN di Pulau Kalimantan. Alih-alih melakukan
perbaikan atas fungsi lingkungan, pemerintah justru meninggalkan tanggungjawab atas
kerusakan di Pula Jawa.

Proyek ini justru membuka ruang kriminalisasi masyarakat, masuknya investor menjadi
ancaman bagi masyarakat adat dan komunitas lokal. Seperti yang diungkapkan pada 
teori politik ekologi, keterlibatan negara sebagai peran sentral pembuat kebijakan
perizinan dan investasi menjadi alat legitimasi untuk merampas hak masyarakat. Selain
itu, Kalimantan yang dikenal dengan hutan hujan tropis yang memiliki keanekaragaman
hayati harus menghadapi ancaman krisis ekologi akibat mega proyek demi kepentingan
umat manusia. Bagaimana dengan makhluk hidup lain yang habitatnya terancam akibat
kepentingan tersebut. Ini sangat bertentangan dengan keadilan ekologis.

Pandangan yang sangat keliru karena menganggap manusia adalah pemilik kuasa atas
nilai kehidupan dan sumber daya alam. Keadilan dan keberlanjutan bukan hanya sebuah
konsep melainkan sistem pertahanan untuk kehidupan masa kini dan masa yang akan 
datang. Sebagai organisasi masyarakat sipil, WALHI seluruh Indonesia tetap menyuarakan
perlawanan atas ketidakadilan ekologi Kalimantan.

Masyarakat dan organisasi masyarakat sipil harus bersuara untuk menyerukan pembangunan
yang adil dan berkelanjutan, tidak hanya untuk manusia melainkan untuk alam dan 
kehidupan lainnya.
