# Hujan Hanya Jeda

- Link: https://swarapena.com/hujan-hanya-jeda/
- Published: 2026-11-15T19:06:57+07:00
- Author: Rifael Sianturi

Hujan yang mulai membasahi tanah Kalimantan Tengah dalam beberapa hari terakhir 
membawa helaan napas panjang. Setelah berbulan-bulan warga terkurung dalam kepungan
kabut asap yang pekat dan beracun, langit perlahan kembali membiru dan udara terasa
lebih ringan dihirup. Namun, kelegaan ini menyimpan jebakan amnesia kolektif. Kita
patut waspada: hujan bukanlah sebuah penyelesaian; ia hanyalah interupsi musiman.
Yang baru saja bekerja meredakan bencana adalah cuaca, bukan kebijakan negara.

Siklus tahunan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membuktikan bahwa selama ini
kita selalu terlambat merespons krisis. Bencana ini tidak lahir dari ketidaksengajaan
alamiah, melainkan dari kejahatan ekologis yang terstruktur. Asap tebal yang menyelimuti
wilayah kita tidak berasal dari sembarang api, melainkan dari ekosistem gambut yang
rusak.

Secara ilmiah, lanskap gambut alami adalah bentang air yang selalu basah dan mustahil
terbakar dengan sendirinya. Petaka bermula ketika korporasi membelah hamparan gambut
dengan kanal-kanal raksasa demi kepentingan monokultur skala besar. Ketika airnya
terkuras habis, gambut berubah menjadi bahan bakar padat yang menyimpan bara bermeter-
meter di bawah permukaan tanah. Di titik inilah akar masalahnya: **gambut dirusak
terlebih dahulu melalui pengeringan sistematis, baru kemudian tersulut api.**

Membiarkan siklus ini berulang sembari memaksa masyarakat membiasakan diri hidup
berdampingan dengan udara beracun adalah bentuk pengabaian hak asasi yang nyata.
Negara tidak boleh terus-menerus bertindak seperti pemadam kebakaran yang baru bergerak
saat api membubung tinggi, sementara biaya penanganan melonjak dan organ pernapasan
warga telah telanjur rusak. Ada tiga agenda mendesak yang harus kita kawal bersama
jika tidak ingin bencana serupa kembali terulang di musim kemarau berikutnya.

Pertama, transisi total dari paradigma penanggulangan menuju pencegahan berbasis
risiko. Negara harus mewajibkan restorasi hidrologis gambut secara ketat: sekat 
kanal permanen, pembasahan kembali (_rewetting_) wilayah konsesi yang telanjur kering,
dan penegakan sistem peringatan dini yang terintegrasi hingga ke tingkat desa. Selama
tata air gambut tidak dipulihkan, pemadaman dari udara (_water bombing_) hanyalah
pemborosan anggaran yang sekadar membasahi permukaan.

Kedua, mengembalikan taring instrumen penegakan hukum terhadap korporasi pembakar
lahan. Karhutla skala luas pada konsesi perkebunan dan kehutanan adalah wilayah 
pertanggungjawaban hukum korporasi, bukan sekadar kelalaian individu di lapangan.
Dalam konteks ini, kita menyaksikan kemunduran serius dalam arsitektur hukum lingkungan
pasca-berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 6/2023).

Sebelumnya, Pasal 88 UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup memuat prinsip tanggung jawab mutlak (_strict liability_) yang sangat tegas.
Dalam rumusan aslinya, pemegang izin bertanggung jawab mutlak atas kerugian lingkungan
yang terjadi di wilayah konsesinya “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”. Logikanya
jelas: jika konsesi Anda terbakar dan menimbulkan dampak serius, Anda wajib bertanggung
jawab tanpa penegak hukum harus mencari siapa orang per orang yang menyalakan puntung
rokok di tengah lahan ribuan hektare.

Namun, UU Cipta Kerja melucuti frasa kunci “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”
tersebut. Penghapusan ini menciptakan celah hukum yang berbahaya. Korporasi kini
memiliki ruang pembelaan untuk berdalih bahwa api berasal dari luar batas izin mereka,
atau mengklaim telah berupaya memadamkan, sehingga perdebatan hukum kembali terseret
ke pembuktian unsur kesalahan (_fault liability_) yang melelahkan dan nyaris mustahil
dibuktikan di pengadilan.

Pemerintah dan legislator harus berani mengembalikan frasa tersebut demi kepastian
perlindungan publik. Sembari menanti perbaikan regulasi, kementerian terkait tidak
boleh ragu menggunakan yurisprudensi dan menuntut ganti rugi perdata serta pemulihan
lingkungan secara maksimal kepada pemegang konsesi yang lahannya terbukti terbakar.
Penindakan tidak boleh berhenti pada sanksi administratif atau denda nominal, melainkan
harus mencakup kompensasi atas kerugian kesehatan dan ekonomi yang ditanggung masyarakat
luas.

Ketiga, penataan ruang yang adil dan berkeadilan ekologis. Kita harus berhenti mengambinghitamkan
peladang tradisional. Masyarakat adat di Kalimantan telah memiliki pranata kebudayaan
turun-temurun dalam membuka ladang melalui pembakaran terkendali: lahannya terbatas,
bersekat bakar, dijaga bergantian, dan dilarang membakar di kubah gambut. Pasal 
69 ayat (2) UU No. 32/2009 pun secara tegas melindungi kearifan lokal ini dengan
batasan maksimal dua hektare per kepala keluarga.

Mencampuradukkan perladangan adat berskala subsisten dengan pembakaran masif akibat
pengeringan konsesi monokultur korporasi adalah kekeliruan bernalar yang fatal. 
Tindakan tersebut hanya memindahkan beban kesalahan dari pemilik modal besar kepada
kelompok masyarakat yang paling rentan.

Lebih jauh, negara harus menutup celah moral hazard. Seluruh areal hutan dan gambut
yang telah terbakar harus dibekukan status hukumnya, dipetakan secara transparan
kepada publik, dan ditetapkan sebagai kawasan lindung atau fungsi restorasi. Lahan
bekas terbakar tidak boleh dialihfungsikan menjadi perkebunan komersial. Jika aturan
ini tidak ditegakkan secara absolut, membakar hutan akan terus menjadi modus jalan
pintas termurah untuk mengubah status dan fungsi lahan demi keuntungan finansial.

Isu lingkungan pada akhirnya adalah mandat moral mengenai keadilan antargenerasi(
_intergenerational equity_). Generasi hari ini mewarisi bentang alam Nusantara dari
para pendahulu dalam kondisi yang relatif bernyawa. Menyerahkan hutan yang terbakar
dan langit yang pekat kepada anak-cucu kita kelak adalah sebuah pengkhianatan sejarah.
Hujan memang telah turun dan asap telah membubung pergi, tetapi tanggung jawab dan
akuntabilitas hukum tidak boleh ikut lenyap bersamanya.
